Pidato SBY 16 Agustus Dibayangi Interupsi, Menteri Sibuk Lobi

Jakarta - Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan anggota DPR pada 16 Agustus dibayangi interupsi. Mencegah hal itu, sejumlah menteri melobi pimpinan DPR agar interupsi dicegah.Rumor adanya interupsi dan lobi menteri ke pimpinan DPR ini dibenarkan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjat H Wibowo kepada detikcom, di Jakarta, Senin (14/8/2006)."Saya mendengar ada menteri yang sangat dekat dengan presiden yang sudah lobi pimpinan DPR agar interupsi dicegah. Hemat saya pemerintah terlalu ketakutan dengan bayangan sendiri. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari interupsi," kata Dradjat.Menurut dia, tidak ada yang melarang interupsi dalam rapat pidato kenegaraan presiden. Yang ada hanya konvensi untuk tidak melakukan interupsi. Akan tetapi dalam politik kenegaraan konvensi bisa berubah, seperti konvensi pidato presiden dalam sidang DPD pada 23 Agustus mendatang yang sebelumnya tidak pernah ada."Oleh karena itu sebaiknya pimpinan DPR membiarkan saja kalau ada interupsi pada rapat 16 Agustus nanti. Yang penting adalah pimpinan DPR menjaga agar interupsi itu singkat, padat dan kuat substansinya dan disampaikan secara tertib dan santun," tegas ekonom INDEF itu.Dradjat mengaku dirinya belum tentu akan melakukan interupsi meski ada beberapa isu ekonomi dan keuangan yang krusial yang harus ditanyakan langsung kepada presiden."Saya masih kaji apakah interupsi dalam rapat tanggal 16 Agustus tersebut akan bermanfaat mendorong perbaikan kebijakan ekonomi pemerintah. Sebab hemat saya pemerintah sudah terlalu berorientasi ke Washington yakni IMF, Bank Dunia dan AS dalam kebijakan ekonomi. Jadi saya sangsi apakah sebuah interupsi akan bisa mengubah orientasi kebijakan ini," jelasnya. (san/)