Monorel Jakarta, Proyek Besar Tapi Tak Menguntungkan

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta harus mempertimbangkan kembali pembangunan proyek monorel. Sebab, proyek bergengsi ini tidak menguntungkan.Polemik proyek monorel Jakarta muncul kembali muncul. Hal itu dikarenakan akhir-akhir ini pembangunan proyek monorel kembali terhenti. Terhentinya mega proyek tersebut disebabkan kegagalan PT Jakarta Monorail (PTJM) sebagai pihak pembangun dan pemegang konsesi pengelolaan selama 30 tahun Monorel Jakarta, tidak dapat meneruskan pembangunan infrastruktur proyek Monorel Jakarta karena kekurangan dana. Menyikapi kegagalan itu, banyak pihak meminta agar proyek monorel dilanjutkan dan dijadikan proyek pemerintah pusat saja. Alasannya PTJM dinilai telah gagal menggalang investor untuk mendanai pembangunan proyek bergengsi ini.Padahal untuk proyek ini sudah banyak yang dilakukan PTJM. Membangun infrastruktur awal, membangun tiang-tiang penyangga lintasan Monorel, menebangi banyak pohon dan Gubernur Jakarta Sutiyoso pun konon sudah melakukan studi banding ke Malaysia dan Jepang. Hingga tahun 2005 lalu Sutiyoso terus berkeyakinan proyek monorel ini layak dan menguntungkan sehingga akan banyak investor swasta menanamkan modalnya. Baru pada tahun 2006, Sutiyoso mulai melemah. Dia meminta tolong pada pemerintah untuk terlibat dan mengambil alih proyek ini."Sebenarnya jauh sebelumnya sudah banyak pendapat yang mengatakan bahwa proyek ini tidak layak secara ekonomi dan bukan solusi kesemrawutan lalu lintas di Jakarta," kata Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan, kepada detikcom, Senin (14/8/2006). Tidak ekonomis karena dua jalur Monorel, yakni Jalur Hijau dengan rute Kuningan Senayan dan Jalur Biru dengan rute Kampung Melayu Roxy, bukanlah jalur yang menguntungkan. Jika diteruskan proyek monorel akan merugi, karena dua jalur itu bukan rute yang banyak penumpangnya. "Tidak menguntungkanya proyek inilah menjadi salah satu penyebab tidak adanya investor yang mau terlibat menanamkan modalnya," tutur Tigor.Menurut Tigor, Sutiyoso tidak pernah mau mendengar tanggapan dan desakan yang mempertanyakan proyeknya itu. Padahal semua pertanyaan itu berkisar tentang kelayakan secara ekonomi dan dampak positifnya terhadap kebutuhan transportasi umum di Jakarta. "Termasuk juga mempertanyakan kredibilitas PTJM sebagai pihak swasta yang ditunjuk. Sayangnya semua pertanyaan publik itu tidak pernah mendapat jawaban jelas dan tegas pihak Pemprov Jakarta," ungkap Tigor. (mar/)