PKB menilai skor indeks demokrasi Indonesia yang stagnasi harus dijadikan catatan. Namun, PKB menyadari bahwa tak mudah bagi RI mengimplementasikan demokrasi secara ideal karena penduduknya yang begitu beragam.
"Rilis The Economist Intelligence Unit (EIU) terhadap indeks demokrasi Indonesia akan kita jadikan catatan, tapi harus diingat bahwa Indonesia ini negara besar dengan penduduk sangat beragam, tentu tidak mudah dalam mengimplementasi demokrasi secara ideal," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Kamis (2/2/2023).
Namun demikian, menurut Daniel demokrasi RI saat ini sudah luar biasa. Sebab, masyarakat memiliki kebebasan berpolitik hingga haknya dijamin konstitusi.
"Tetapi Indonesia sudah luar biasa bisa melalui demokrasi hingga saat ini, saat ini kebebasan berpolitik sangat terbuka, hak-hak sipil dijamin oleh konstitusi. Pemilihan langsung oleh rakyat dilakukan dari tingkat presiden, gubernur, bupati bahkan sampai tingkat kepala desa, ini kan luar biasa," tutur dia.
Daniel menyebut masalah penegakan hukum di RI memang masih menjadi pekerjaan rumah. Selain itu, tambahnya, yang perlu diperbaiki adalah kesejahteraan rakyat.
"Namun kita harus akui bahwa demokrasi Indonesia masih hadapi tantangan khususnya aspek penegakan hukum masih harus merah, termasuk dari sisi kesejahteraan sudah 24 tahun demokrasi berjalan tetapi masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kesejahteraan," sebutnya.
Kemudian, Daniel juga menyinggung soal buzzer. Menurutnya, buzzer adalah salah satu faktor membuat demokrasi terdistorsi.
"Nah buzzer memang masalah tersendiri yang membuat demokrasi terdistorsi, sehingga kualitas demokrasi menjadi turun. Bukan menampilkan visi tetapi persaingan yang saling membelah, mendorong masyarakat saling berhadapan," sebutnya.
Simak juga video 'PKB Sebut Kiai-Ulama Minta Cak Imin Segera Deklarasikan Capres-Cawapres':
"Alangkah baiknya bila para buzzer bisa beralih menampilkan visi dan ide-ide terobosan yang buat Indonesia maju," imbuhnya.
