Keterisian rumah DP Rp 0 Nuansa Cilangkap dan Nuansa Pondok Kelapa masih rendah. Dari 1.348 unit yang tersedia saat ini, baru 74 unit yang sudah ditempati.
Diketahui, kedua rumah ini baru saja diresmikan menjelang akhir masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada September 2022.
Kepala Unit Pengelola Dana Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan DKI Jakarta Meli Budiastuti menjelaskan per 27 Januari 2023, telah dilaksanakan akad kredit 1.011 unit rumah DP Rp 0, baik tahap 1 maupun tahap 2. Itu artinya, sebanyak 1.011 dari 2.332 unit telah dihuni oleh warga.
"Telah terlaksana akad kredit sebanyak 1.011 unit (43,48%) dengan penyaluran dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) sebanyak Rp 266,24 miliar," kata Meli, Rabu (1/2/2023).
Adapun Nuansa Cilangkap dan Nuansa Pondok Kelapa masuk ke dalam tahap 2 penyediaan rumah DP Rp 0. Khusus Menara Kanaya Cilangkap baru terisi 33 dari 868 unit. Total akad kredit yang terlaksana baru 3,8% atau Rp 12,19 miliar.
Sementara untuk Menara Swasana Pondok Kelapa terisi 41 dari 480 unit. Total akad kredit yang terlaksana baru 8,54% atau Rp 12,19 miliar.
Berbeda dengan hunian tahap 2, keterisian hunian tahap 1 justru lebih tinggi. Di Menara Samawa, misalnya, dari 780 unit, sudah terlaksana akad kredit 734 unit dengan total nilai Rp 195,19 miliar (95%).
Kemudian hunian Bandar Kemayoran dari 38 unit, sudah dilaksanakan akad kredit di 37 unit dengan nilai mencapai Rp 10,55 miliar. Terakhir, hunian Sentraland Cengkareng telah terisi seluruhnya dengan nilai akad kredit Rp 32,94 miliar.
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta tahun ini akan berfokus memasarkan rumah DP Rp 0 yang sudah terbangun. Sementara pembangunan unit rumah DP Rp 0 akan diserahkan ke pihak ketiga.
"2023 kalau masalah pembangunan, itu kan sekali lagi, dalam program hunian terjangkau dengan skema kepemilikan ini, kan pembangunannya oleh mitra, artinya oleh pengembang apakah itu BUMN atau BUMD, atau swasta. Nah, untuk 2023, kami targetnya masih memasarkan yang Cilangkap sama yang Pondok Kelapa tahap kedua," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko kepada wartawan, Senin (30/1).
Sarjoko menyampaikan, sudah ada pihak ketiga yang berminat untuk membangun program rumah Dp Rp 0. Namun saat ini masih proses perizinan.
"Salah satunya itu PT Marta Karya, yang di Halim Sky Residence, kemudian ada beberapa pihak swasta yang sudah mendapatkan perizinan melalui sidang BPKRD beberapa waktu yang lalu, tapi mereka masih dalam proses untuk menyelesaikan perizinannya," ucapnya.
Meski demikian, Sarjoko belum bisa memastikan eksekusi pembangunan unit baru program rumah DP Rp 0 akan berlangsung tahun ini atau tahun depan. Dia mengatakan harus ada koordinasi lebih dulu ke pemegang izin.
Sarjoko kemudian menjelaskan skema kerjasama antara Pemprov DKI dan pihak ketiga. Nantinya rumah DP Rp 0 dibangun di aset milik pihak swasta. Sementara Pemprov DKI hanya memfasilitasi pembiayaan kepada calon penerima manfaat hunian tanpa muka tersebut.
"Jadi (Pemprov DKI) bukan dari sisi penyediaan suplai huniannya. Tapi dari sisi bantuan pembiayaan untuk bisa mendapatkan hunian tersebut," jelasnya.
Simak juga 'Tuntutan untuk Para Terdakwa Pusaran Kasus Rumah DP 0 %':
