Tak Bisa Dapet Sertifikat Halal, Pedagang Hot Dog Gugat Perppu Ciptaker

ADVERTISEMENT

Tak Bisa Dapet Sertifikat Halal, Pedagang Hot Dog Gugat Perppu Ciptaker

Haris Fadhil - detikNews
Rabu, 01 Feb 2023 15:32 WIB
Resep Hot Dog Isi Telur ala Jepang
Ilustrasi (iStock)
Jakarta -

Seorang pedagang burger hot dog, Raga Felix menggugat UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pangkal masalahnya karena Raga Felix tidak dapat mendaftarkan sertifikat halal untuk produk hot dog-nya.

"Permohonan Pemohon tercatat dalam registrasi penerimaan permohonan nomor APPP/Nomor 2122/PAN-PUU.MK/2023," demikian dilansir website MK, Rabu (1/2/2023).

Raga Felix melihat kebijakan standar halal mensyaratkan produk yang hendak mendapatkan sertifikat halal tidak boleh menggunakan nama yang mengarahkan kepada produk yang haram.

"Ternyata kata hot dog termasuk nama yang tidak dapat diajukan untuk mendapatkan sertifikat halal," urainya.

Menurut pemohon, sulit mencari padanan kata yang tepat mengganti kata hot dog karena masyarakat sudah mengetahui secara umum nama hot dog.

"Sulitnya mencari padanan kata yang tepat sama sulitnya seperti mencari padanan kata ketoprak ke dalam bahasa Inggris," ujarnya.

Menurut Raga Felix, kata hot dog tidak harus dimaknai secara harfiah sebagai 'anjing panas', karena 'dog' yang dimaksud sebenarnya adalah sosis. Di KBBI, hot dog artinya 'roti berbentuk bulat panjang, diisi sosis goreng, dihidangkan dengan sayuran (seperti selada) dan saus tomat'.

"Bahkan masyarakat barat menjadikan anjing sebagai hewan peliharaan kesayangan, maka adalah aneh jika hot dog dimaknai secara harfiah sebagai makanan dari 'anjing panas'," urainya.

Bagi pemohon UU JPH maupun Perppu Cipta Kerja bermasalah karena tidak ada upaya hukum apa pun terhadap fatwa halal. Melalui Perppu Cipta Kerja, kewenangan lembaga fatwa didesentralisasi ke daerah-daerah dan Komite Fatwa Produk Halal bentukan Pemerintah, hal ini berimplikasi pada mungkin saja akan terdapat perbedaan penafsiran soal halal/haram terhadap suatu kata/nama produk. Tanpa adanya upaya hukum apapun bagi pemohon sertifikat halal akan menyebabkan kekacauan dalam pelaksanaan jaminan produk halal. Karena itu, pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar langkah upaya hukum diberikan terhadap fatwa halal melalui Pengadilan Agama.

"Sehingga terdapat mekanisme yang fair dan terbuka untuk mendapatkan sertifikat halal," pungkasnya.

Simak juga Video: Detik-detik Gedung DPRD Sumut Dilempari Telur-Tomat oleh Massa Demo

[Gambas:Video 20detik]



(asp/zap)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT