Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melemparkan wacana terkait penghapusan jabatan gubernur karena dianggap tidak efektif dalam pemerintahan. Melihat hal ini, Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai keberadaan gubernur tetap diperlukan untuk menjadi jembatan pihak atas ke pihak bawah.
Ibarat dalam sebuah perusahaan, kata Teddy, presiden merupakan direktur utama. Sementara direktur adalah menteri, manajer adalah gubernur, sementara bupati/wali kota adalah para kepala divisi. Dalam hal ini, Teddy menjelaskan jika peran manajer dihapus, setiap divisi akan bentrok karena tidak adanya peran manajer yang mengelola antar divisi.
"Wacana terkait penghapusan jabatan gubernur mencuat, alasannya adalah jabatan gubernur tidak efektif karena sudah ada wali kota maupun bupati dalam suatu provinsi, sehingga peran gubernur tidak begitu signifikan. Apakah benar seperti itu?" ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Rabu (2/1/2023).
"Dari sekian banyak bupati/wali kota tidak mungkin secara teknis langsung di-manage oleh presiden melalui menterinya karena tugas presiden dan menteri tidak hanya itu, tentu akan timpang, akan banyak tabrakan sana sini, maka perlu adanya gubernur yang me-manage setiap provinsi," sambungnya.
Teddy pun menambahkan paradigma tersebut tidak hanya berlaku di negara atau perusahaan, namun juga dalam organisasi seperti partai politik. Menurutnya, mustahil jika ketua umum partai politik langsung mengelola DPC-DPC di seluruh Indonesia, dan menghapus seluruh DPW di seluruh Indonesia. Kondisi ini tentunya dapat membuat berbagai hal menjadi berantakan.
"Jadi apakah jabatan gubernur masih diperlukan? Jawabannya adalah tentu para negarawan, para pimpinan dan para ahli tata negara kita dahulu tidak membuat hal ini dengan dengan cara asal-asalan," pungkasnya.
Lihat juga Video: Cak Imin Sudah Sampaikan Hasil Ijtima Ulama Nusantara ke Prabowo
