Pukat UGM: Risiko Korupsi Politik Naik Bikin IPK Indonesia 2022 Anjlok

ADVERTISEMENT

Pukat UGM: Risiko Korupsi Politik Naik Bikin IPK Indonesia 2022 Anjlok

Yogi Ernes - detikNews
Selasa, 31 Jan 2023 19:02 WIB
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, Kamis (16/5/2019).
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman (Usman Hadi/detikcom)
Jakarta -

Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan empat poin ke angka 34 tahun 2022. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menilai naiknya risiko korupsi yang tinggi pada 2022 membuat IPK Indonesia mengalami kemunduran.

"Kenapa indeks persepsi korupsi 2022 turun drastis? Jawabannya adalah naiknya risiko korupsi politik," kata Zaenur saat dihubungi, Selasa (31/1/2023).

Indeks political risk service (PRS) Indonesia pada 2022 memang turun hingga 13 poin di angka 35. Pada 2021, PRS Indonesia mencapai angka 48.

Menurut Zaenur, risiko korupsi itu berkaitan dengan konflik kepentingan pengusaha dan politikus. Konflik kepentingan inilah yang memicu naiknya risiko korupsi politik pada 2022.

"Artinya di tahun 2022 itu banyak terjadi korupsi politik misalnya kepala daerah, pejabat eksekutif dan legislatif. Juga ada konflik kepentingan antara politisi yang memegang kewenangan di bidang eksekutif dan legislatif dengan para pebisnis," tutur Zaenur.

Zaenur mengatakan ada sejumlah langkah yang harus segera diambil pemerintah Jokowi untuk menyikapi anjloknya angka indeks persepsi korupsi Indonesia. Pertama, kata Zaenur, harus ada langkah reformasi tegas di bidang hukum yang dilakukan Presiden Jokowi.

"Yang pertama adalah mereformasi dasar hukumnya, yaitu KUHAP yang selama ini memberi banyak kewenangan yang besar kepada aparat penegak hukum sehingga banyak melakukan abuse of power termasuk melakukan korupsi," jelas Zaenur.

Pemerintah juga didesak mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset Hasil Kejahatan. Aturan itu akan memberikan efek jera yang kuat kepada para koruptor.

"Selanjutnya adalah mengesahkan RUU perampasan aset hasil kejaksaan, RUU pembatasan transaksi tunai. Kalau aparat penegak hukumnya bersih maka ibarat sapu bisa menyapu korupsi di negeri ini," katanya.

IPK Indonesia pada 2022 Anjlok

Diberitakan sebelumnya, IPK Indonesia mengalami penurunan skor. Pada 2022, skor CPI Indonesia merosot menjadi 34 dari 2021 yang mencapai skor 38.

"CPI Indonesia kita berada di skor 34 dan rangking 110," kata Manajer Departemen Riset TII Wawan Suyatmiko di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.

Skor CPI Indonesia pada 2022 sejajar dengan negara-negara seperti Bosnia-Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra Leone.

Sementara itu, dalam kawasan regional Asia Tenggara, skor CPI Indonesia pada 2022 jauh tertinggal dengan negara seperti Malaysia dan Timor Leste hingga Vietnam. Kedua negara ASEAN itu masing-masing memperoleh skor CPI tahun 2022 di angka 47 dan 42.

"Dibandingkan tahun lalu kita turun skor 4 poin dan ranking 14 turunnya," jelas Wawan.

Dalam peringkat di kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat ketujuh dari 11 negara terkait skor CPI. Singapura menempati peringkat pertama dengan skor 83.

Adapun secara keseluruhan, pada 2022 Denmark dan Finlandia menjadi negara dengan skor CPI tertinggi. Kedua negara itu memiliki skor CPI di angka 90 dan 87.

Lihat juga video 'KPK: Sudah Ada 184 Anggota DPRD Jadi Tersangka Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]



(ygs/isa)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT