Wapres RI Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya memperkecil tingkat korupsi. Ma'ruf mengatakan upaya pemerintah meminimalisasi tindak pidana korupsi.
"Saya pikir kalau pemerintah sendiri melakukan upaya-upaya terus memperkecil tingkat korupsi itu, meminimalisir dengan berbagai upaya," kata Ma'ruf Amin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (27/1/2023).
"Termasuk membangun wilayah bebas korupsi, WBK, termasuk juga membangun zona antikorupsi, kemudian juga melakukan berbagai... termasuk juga pelayanan yang kita sederhanakan," tambahnya.
Hal itu disampaikan Ma'ruf saat ditanya terkait pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang meyakini tidak ada daerah di Indonesia yang bebas dari korupsi.
Ma'ruf mengatakan contoh upaya pemerintah menekan tindak pidana korupsi misalnya membangun Mal Pelayanan Publik. Ma'ruf mengatakan, dengan adanya Mal Pelayanan Publik, masyarakat tidak ada celah melakukan pungutan liar (pungli) karena telah diatur dalam sistem.
"Misalnya dengan Mal Pelayanan Publik supaya pelayanan itu dilakukan tidak terjadi ada rentang, ada berbagai sehingga bisa diakses secara langsung melalui Mal Pelayanan Publik lebih cepat, murah dan tidak terjadi pungli dan sebagainya. Itu sistem yang kita bangun itu. Itu upaya upaya pemerintah yang selalu dilaksanakan," katanya.
Ma'ruf mengatakan penanganan tindak pidana korupsi telah ditangani oleh aparat penegak hukum, salah satunya KPK. Diketahui, KPK juga melakukan pencegahan, penindakan, dan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat.
"Kita harapkan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah maupun oleh KPK itu akan paling tidak kalau tidak bisa mengilangkan itu bisa mempersempit memperkecil ruang terjadinya korupsi. saya kira itu prinsipnya," sambungnya.
Jaksa Agung: Tak Ada Pemda yang Tak Korupsi
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin yakin tak ada daerah di Indonesia yang bebas dari korupsi. Jaksa Agung juga menyoroti jajaran kejaksaan di daerah yang berbuat nakal.
"Karena saya masih punya data, teman-teman di daerah, jujur aja masih ada, jujur aja Pak Menteri, Pak Kabareskrim, teman-teman saya di daerah juga belum seperti yang kita harapkan, masih ada yang nakal, jujur aja, masih ada yang nakal," kata Burhanuddin dalam Rapat Koordinasi Inspektorat Daerah yang disiarkan di YouTube Kemendagri, Rabu (25/1).
Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, hingga pejabat Inspektorat Kemendagri se-Indonesia.
Melihat fenomena itu, Burhanuddin ingin adanya sinergi di daerah. Dia juga mengimbau jajaran kejaksaan hingga inspektorat daerah agar membuat laporan jika ada oknum yang berbuat nakal.
"Dan tentunya saya ingin mensinergikan juga bahwa pengawasan saya bukan hanya terletak pada struktur yang ada pada kami tapi pengawasan masyarakat juga saya harapkan, tentunya para teman-teman inspektorat memberikan informasi kepada saya," jelasnya.
Simak video 'Jaksa Agung Pamer 2.103 Kasus Selesai Lewat Restorative Justice':
