MAKI Minta KPK Tolak Permintaan Lukas Enembe Jadi Tahanan Kota

ADVERTISEMENT

MAKI Minta KPK Tolak Permintaan Lukas Enembe Jadi Tahanan Kota

Dwi Andayani - detikNews
Rabu, 25 Jan 2023 07:40 WIB
Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe, dibawa dari KPK ke RSPAD Gatot Subroto, Selasa (17/1/2023).
Luksa Enembe (Hanafi/detikcom)
Jakarta -

Tim hukum dan advokasi Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe mengajukan permohonan pengalihan status penahanan Lukas Enembe ke KPK. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK menolak permohonan tersebut.

"Menurut saya, mestinya KPK tidak mengabulkan permohonan itu, kalau versi saya loh ya. Saya minta KPK tidak mengabulkan permohonan pengalihan menjadi tahanan kota," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Selasa (24/1/2023).

Boyamin mengatakan KPK telah menyatakan Lukas Enembe dalam keadaan sehat. Boyamin menilai keadaan sehat inilah yang membuat Lukas Enembe dapat dimasukkan dalam rutan, terlebih menurutnya hal ini dibuktikan dengan Lukas Enembe tidak kembali dibawa ke rumah sakit.

"Selama ini kan KPK mengatakan Pak Lukas Enembe itu sehat, bahkan kemarin ada rilis video bahkan Pak Lukas Enembe bisa jalan-jalan di dalam rumah sakit, maka kemudian dikembalikan ke Rutan Guntur dan beberapa hari ini juga tidak ada keluhan buktinya tidak dikirimkan lagi ke Rumah Sakit Angkatan Darat," kata Boyamin.

"Artinya, Pak Lukas Enembe itu dalam konteks sehat. Karena apa, jika dia sakit, itu pihak rutan juga menolak. Aturannya tidak boleh kalau sakit dimasukkan rutan. Artinya, orang yang masuk rutan itu ya sehat secara hukum. Tapi kalau jalannya pelan-pelan kena asam urat atau apa, ya wajar saja, atau karena pernah sakit jalannya pelan-pelan, ya wajar saja tapi secara hukum dia sehat," sambungnya.

Meski begitu, Boyamin menganggap permohonan pengalihan status penahanan boleh saja dilakukan. Namun MAKI mengingatkan bahwa KPK belum pernah mengabulkan hal permohonan serupa.

Koordinator MAKI Boyamin SaimanKoordinator MAKI Boyamin Saiman (Anggi Muliawati/detikcom)

"Namanya upaya boleh saja sih, namanya terdakwa, tersangka, di pengadilan saja selalu mengajukan penangguhan penahanan atau jadi tahanan rumah tahanan kota, sebagai bentuk ikhtiar aku dalam posisi menghormati, silahkan saja pihak Lukas Enembe mengajukan permohonan itu. Soal dikabulkan atau tidak, kan terserah KPK. Rasanya KPK belum pernah mengabulkan jadi tahanan kota, itu belum pernah," ujar Boyamin.

Ia juga meminta KPK mempercepat kasus Lukas Enembe hingga persidangan. Sebab, menurut Boyamin, penyelesaian perkara korupsi perlu didahulukan.

"Tetap ditahan, segera dipercepat dan disidangkan, itu mestinya kan yang solusi keadilan kan gitu bahwa perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain. Itu Pasal 25 UU Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Korupsi," ujarnya.

Simak Video: Video Rekaman CCTV Lukas Enembe Selama Dirawat di RSPAD

[Gambas:Video 20detik]




(dwia/knv)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT