Dituntut 20 Tahun Bui, Brigjen TNI Yus Divonis Pekan Depan

ADVERTISEMENT

Dituntut 20 Tahun Bui, Brigjen TNI Yus Divonis Pekan Depan

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 24 Jan 2023 13:02 WIB
Kejagung tahan empat tersangka kasus korupsi satelit Kemhan (dok. Kejagung)
Ilustrasi gedung Jampidmil (dok. Kejagung)
Jakarta -

Mantan Direktur Keuangan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah dituntut 20 tahun penjara. Brigjen Yus akan menghadapi sidang vonis terkait kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) 2013-2020 pekan depan.

"Akan segera menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan (vonis) majelis hakim pada Selasa, 31 Januari 2023, di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, dalam keterangannya, Selasa (24/1/2023).

Selain Brigjen Yus, terdakwa Ni Putu Purnamasari juga akan divonis pekan depan. Sebelumnya, jaksa menuntut Brigjen Yus Adi Kamrullah dan terdakwa Ni Putu dengan tuntutan 20 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Brigjen Yus dituntut membayar uang pengganti Rp 25.375.756.533 (miliar). Apabila tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita, dan jika tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 8 tahun.

Sementara itu, terdakwa Ni Putu Purnamasari dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 101.624.243.467. Apabila tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita, dan jika tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 9 tahun.

Jaksa menyebut kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) merugikan negara hingga mencapai Rp 133.763.305.600.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Terdakwa Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 60.980.756.533. Sedangkan dan Terdakwa Ni Putu Purnamasari disebut memperkaya diri sebesar Rp 37.335.910.483.

Kedua terdakwa dianggap merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri. Kedua terdakwa dituntut dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 atau Pasal 8 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, Oditur Militer Tinggi II Jakarta selaku penuntut umum berharap agar putusan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa. Adapun Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Laksamana Muda TNI Anwar Saadi mengapresiasi kinerja tim penuntut koneksitas dalam penanganan kasus tersebut dari mulai penyidikan hingga tahap pembuktian di persidangan.

"Kinerja tim penuntut koneksitas sudah sangat maksimal dalam proses membuktikan unsur pidana yang dilakukan para Terdakwa, berdasarkan keterangan para Terdakwa, para saksi dan ahli, serta bukti-bukti lain yang cukup dan sudah terpenuhi sebagaimana pasal tindak pidana korupsi yang didakwakan," katanya.

Jampidmil Anwar Saadi mengatakan tim koneksitas juga berupaya maksimal untuk mendapatkan aset-aset TWP AD di Terdakwa dan pihak terkait, termasuk dalam tuntutan diterapkan pidana tambahan uang pengganti sesuai nilai kerugian yang jadi tanggung jawab masing-masing Terdakwa sesuai nilai yang dikorupsi.

"Soal barang bukti yang berhasil disita dari para Terdakwa senilai Rp 53 Miliar, Jampidmil menyatakan tim koneksitas juga mengupayakan pengembalian lebih maksimal lewat tuntutan pidana tambahan," katanya.

Jampidmil Anwar Saadi berharap Panglima dan juga KASAD (Kepala Staf TNI Angkatan Darat), dan papera (perwira penyerah perkara) dapat memproses hukum perkara korupsi TWP AD bisa secara maksimal demi mengembalikan kerugian kepada prajurit.

"Bapak Panglima dan juga KSAD selaku ankum dan papera di Satuan Angkatan Darat agar proses hukum perkara korupsi TWP AD bisa semaksimal mungkin mengembalikan kerugian kepada prajurit," kata Jampidmil Anwar.

Baca halaman selanjutnya.

Simak juga 'Kala Eksepsi Brigjen Yus soal Dugaan Korupsi Tabungan Perumahan TNI AD Ditolak':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT