Setahun MoU Helsinki
Dana yang Tak Kunjung Turun
Rabu, 09 Agu 2006 16:39 WIB
Banda Aceh - Tak terasa sudah hampir setahun umur perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Butir-butir kesepakatan yang ditandatangani pada 15 Agustus tahun lalu di Helsinki itu dirasa banyak membawa perubahan bagi masyarakat Aceh khususnya soal keamanan. Sementara soal bantuan pemberdayaan ekonomi bagi warga korban konflik masih jauh dari harapan. Setidaknya, salak senjata sudah jarang terdengar seiring dengan pemusnahan senjata GAM dan penarikan pasukan TNI/Polri non-organik dari Aceh. Memang terkadang masih juga terjadi insiden di beberapa kawasan, tapi agaknya tak mengeruhkan suasana damai yang tengah berjalan. Kehidupan masyarakat sudah mulai kembali normal. Gambaran ini terlihat dari masih ramainya warung-warung kopi di pinggiran desa meski sudah terbilang larut malam. Seperti yang dituturkan Rukayah (35), warga Desa Lamroh, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar. Rukayah yang tinggal di kawasan Cot Keueng, yang kerap disebut sebagai salah satu darah hitam ketika konflik, mengaku situasi keamanan desanya sudah banyak berubah setahun belakangan ini. "Dulu kalau kita pergi dan pulangnya kemalaman, pasti kita sudah tidak tenang lagi di jalan, karena takut ada sweeping atau pemeriksaan. Atau jangan-jangan terjebak kontak senjata. Tapi sekarang tidak ada lagi pikiran macam itu. Kita jauh lebih tenang," ungkapnya pada detikcom, Rabu (9/8/2006). Meski begitu sampai saat ini dia tidak dapat menghilangkan perasaan sedih karena kehilangan adik lelaki satu-satunya, yang tewas akibat peluru nyasar dalam sebuah kontak senjata pada 2001 silam di desanya. Selain perasaan sedih yang tak lapuk dimakan waktu, ada perasaan mengganjal lainnya pada diri Rukayah dan juga ratusan korban konflik yang ada di Lamroh. Sebab, menurut Rukayah, walaupun pemerintah lewat Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sudah menjanjikan bantuan dana korban konflik, tapi sampai saat ini dana yang mereka nantikan tak kunjung cair. "Kami sudah memasukkan proposal sejak April lalu, malah ada kelompok yang sudah mengajukan proposal pada bulan Februrari, pokoknya sejak ada BRA itulah, tapi sampai sekarang belum juga ada. Padahal di koran sudah ditulis, ada dana yang sudah cair. Tapi kami kenapa belum mendapat juga," tanyanya. Padahal menurut Rukayah, sejumlah dana yang dijanjikan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian warga yang hancur akibat konflik. "Dulu kita mau ke sawah atau ke kebun saja susahnya minta ampun. Banyak kali pemeriksaan, belum lagi kalau sudah ada kontak senjata. Bagaimana waktu itu kita mau berusaha cari makan, keluar rumah saja takut. Jadi kan memang pantas kalau sekarang ini kita harus dibantu," katanya. Diceritakannya, ketika BRA membuka peluang untuk pengajuan proposal bantuan dana bagi warga korban konflik, dia dan warga Desa Lamroh yang merupakan korban konflik, mengajukan proposal bantuan dana ke BRA. Masing-masing warga membentuk kelompok. Satu kelompok beranggotakan antara sepuluh sampai 13 orang. Menurut Rukayah, BRA menjanjikan dana Rp 10 juta per orang. "Kami mengajukan dana untuk membuka usaha ayam potong biar bisa membantu orang tua saya yang petani. Apalagi anak laki-laki satu-satunya di keluarga kami yang diharapkan menjadi tulang punggung keluarga sudah meninggal karena konflik," ujarnya. Rukayah bersama warga desanya sudah beberapa kali bolak-balik ke kantor BRA yang berada di pendopo gubernur. Tapi belum juga ada kepastian. "Kemarin kami ke sana, tapi ketua BRA katanya lagi ke Jakarta, kami hanya jumpa sama sekretarisnya dan orang-orang dari Dinas Sosial. Tapi juga nggak ada jawaban. Mereka bilang, proposal itu ada yang layak ada yang tidak," akunya. Tapi dikatakan Rukayah, ketika dia dan warga lainnya menanyakan apa kriteria layak atau tidak mendapat bantuan, pihak BRA disebutkan Rukayah tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Dana Baru Turun Sementara itu, Ketua BRA Yusny Saby yang dihubungi detikcom pertelepon dari Banda Aceh mengungkapkan, dana untuk tahun 2006 sudah turun dari pusat dan tiba di Banda Aceh dua hari lalu senilai Rp 593 miliar. "Sudah tiba, jadi bukan cair. Sudah tiba," katanya menegaskan. Ketika dihubungi, Yusny baru akan meninggalkan Jakarta untuk kembali ke Banda Aceh. Lebih lanjut dana tersebut akan disalurkan melalui masing-masing desa dengan kisarn Rp 70- Rp 150 juta sesuai dengan dampak konflik yang ditimbulkan di desa tersebut. Sampai saat ini, BRA sudah ada 20.000 orang korban konflik yang terdaftar di BRA. Seiring dengan sudah turunnya dana tersebut, dipastikan bantuan akan segera disalurkan dalam waktu dekat. Dikatakannya, sejauh ini BRA sudah ada di tiap-tiap kabupaten/kota se-Aceh. "Ya, itu kan katanya di koran, tapikan kita belum tahu lagi apakah kita akan segera dapat atau tidak," ujar Rukayah pesimistis.
(nrl/)











































