.webp)
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai pengadaan baju dinas anggota dewan dengan nilai Rp 1,8 miliar tahun 2023 adalah pemborosan. Dia meminta penganggaran untuk kebutuhan yang tidak mendesak dikurangi.
"Kalau menurut saya itu dianggarkan oleh Sekwan, prosedurnya benar, pengajuannya dari Sekwan ya nggak masalah. Ya kalau memang lebih bagus sih, pakaiannya masih bagus-bagus ya dikurangilah, tapi kan nggak bisa lagi sudah diketok," kata Hasbiallah kepada wartawan, Kamis (19/1/2022).
Hasbi menyebut bahwa dirinya tidak akan mengambil baju dinas itu lantaran baju pada tahun 2022 masih bagus. Hasbiallah lantas menyinggung pemborosan dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Gubernur Anies Baswedan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak ambil, kita masih bagus baju kita. Balik ke Pemprov aja untuk kepentingan yang lebih penting. Jangan meniru TGUPP masa lalu lah, pemborosan," tutur dia.
"Kelihatannya nggak ngambil saya pribadi sebagai ketua fraksi, ya kawan-kawan punya hak sendiri, saya nggak bisa. Ketua fraksi nggak bisa mengatur atau ambil atau enggak," imbuhnya.
Hasbiallah menilai pengadaan baju dinas baru itu harusnya dikritisi saat penyusunan anggaran. Dia pun heran anggaran untuk baju baru itu bisa lolos di APBD tahun 2023. Hasbiallah lantas menyinggung soal pergantian Gubernur.
"Di akhir masa gubernur yang lama itu kan memang ada beberapa hal yang mesti kita lebih fokus penganggaran, tidak dievaluasi karena terlalu banyak yang seperti itu anggaran mubazir. Nggak tahunya ini lolos, kita juga nggak tahu. Tidak begitu detail soal ini," jelasnya.
Menurut Hasbiallah, pengadaan baju dinas baru ini tak harus dijalankan. Dia menilai pengadaan baju dinas baru ini bukanlah sebuah kewajiban.
"Mau dijalankan mau enggak kan nggak ada masalah, itu bukan sesuatu yang wajib untuk dijalankan oleh Sekwan. Tergantung kawan-kawan, mau ngambil nggak apa-apa, kalau nggak ngambil uangnya balik ke Pemprov," sebutnya.
Diketahui, Sekretariat DPRD DKI Jakarta kembali menganggarkan pembelian pakaian dinas dan atribut bagi para anggota DPRD DKI Jakarta tahun ini. Total anggaran untuk membeli baju baru tersebut Rp 1,8 miliar.
Dilihat dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP, Kamis (19/1/2023), proyek pengadaan baju baru itu diberi nama 'Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD' dengan kode RUP 39577978. Proyek itu menggunakan tahun anggaran 2023.
"Sumber dana APBD TA 2023 Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pagu Rp 1.879.631.820 (Rp 1,8 miliar)," demikian tertulis dalam situs tersebut.
Jadwal pemilihan penyedia dimulai pada September 2023 dengan target pemanfaatan barang paling lambat Desember 2023.
Simak juga 'Potret KPK Geledah Ruang Kerja M Taufik di DPRD DKI':
