Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan mengomentari penggeledahan gedung DPRD yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan pengadaan tanah Pulogebang. Heru memilih bungkam sambil menutup mulutnya.
Pertanyaan terkait penggeledahan KPK ke sejumlah ruangan wakil rakyat DKI Jakarta itu diajukan sebanyak tiga kali di tiga lokasi peliputan. Pertama, pertanyaan diajukan selepas Heru meninjau normalisasi Kali Pesanggrahan. Namun, ia memilih tak menjawab pertanyaan awak media.
Pertanyaan kedua diajukan Heru Budi saat menyambangi Taman Hasil Penataan di Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Namun, Heru kembali bungkam sambil menutup mulutnya.
"Sudah ya, sudah ya," kata Heru Budi saat ditemui di Kembangan Selatan, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2023).
Pertanyaan ketiga kembali diajukan selepas Heru Budi menyambangi kantor Kelurahan Kembangan Selatan. Namun, lagi-lagi Heru tak merespons.
Sebagaimana diketahui, KPK menggeledah ruang kerja anggota DPRD DKI Jakarta. Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.
Penggeledahan dilakukan penyidik KPK pada Selasa malam (17/1) sekitar pukul 15.30 WIB. Penggeledahan selesai sekitar pukul 20.56 WIB. Ada enam ruangan yang digeledah.
"Setidaknya ada enam ruangan yang dilakukan penggeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf Komisi C DPRD DKI Jakarta," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/1).
Usai penggeledahan, terlihat para penyidik membawa sejumlah koper. Saat penggeledahan berlangsung, lampu lobi gedung DPRD DKI Jakarta dimatikan.
Salah satu yang digeledah KPK ialah ruang kerja anggota DPRD DKI M Taufik. Informasi penggeledahan penyidik KPK di ruang kerja M Taufik dibenarkan oleh sumber detikcom di kalangan internal KPK.
"Salah satu (yang digeledah ruang kerja M Taufik)," kata sumber detikcom di KPK via pesan tertulis, Selasa (17/1).
"Tunggu update-nya besok ya," tambahnya.
(taa/yld)