Sekjen Kominfo Diperiksa Kejagung di Kasus TPPU BTS!

ADVERTISEMENT

Sekjen Kominfo Diperiksa Kejagung di Kasus TPPU BTS!

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 17 Jan 2023 17:45 WIB
Stok Ilustrasi Kejagung
Kejagung (Dhani Irawan/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. Hari ini Kejagung memeriksa Sekjen Kominfo inisial MT yang diperiksa terkait kasus pencucian uang terkait korupsi tersebut.

"Adapun ketiga orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022 atas nama Tersangka AAL, Tersangka GMS, dan Tersangka YS," ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (17/1/2023).

Sebanyak 3 orang saksi yang diperiksa adalah:
1. DS selaku Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,

2. TH selaku Kepala Satuan Pemeriksa Intern BAKTI,

3. MT selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Sebelumnya, Kejagung juga mengusut kasus pencucian uang terkait kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022.

Sementara itu, dalam kasus korupsi tersebut, Kejagung telah menetapkan 3 tersangka, yaitu:

1. AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika,

2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia,

3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.

Sementara itu, peranan para tersangka, yaitu AAL, disebut mengatur agar pemenang tender adalah pihak tertentu.

"Tersangka AAL telah dengan sengaja mengeluarkan peraturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang para calon peserta lain sehingga tidak terwujud persaingan usaha yang sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di-mark-up sedemikian rupa," ucapnya.

Baca halaman selanjutnya.

Simak juga 'Dirut Bakti Kominfo Jadi Tersangka Korupsi BTS!':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT