Kunjungi Irjabar, DPR Berkelit Hamburkan Uang Rakyat

Manokwari - Tudingan menghamburkan dana kerap menerpa para wakil rakyat di Senayan. Kunjungan kerja yang mereka lakukan ke daerah sering dianggap sebagai hal yang sia-sia. Untuk menghapus citra buruk ini dan meningkatkan kinerja, DPR menelorkan program baru, yaitu program kunjungan lintas komisi."Ini baru pertama kali kita adakan. Kita harapkan dengan kehadiran semua komisi hasil kunjungan kerja akan lebih maksimal. Tidak seperti kemarin," kata Ketua Kunjungan Kerja Lintas Komisi Zaenal Maarif, kepada detikcom di Manokwari, Irjabar, Selasa (8/8/2006).Program baru ini dilaksanakan dengan maksud untuk memudahkan proses penyerapan aspirasi masyarakat, maka dicobalah bentuk baru dengan kunjungan kerja lintas komisi. Sebelumnya, kunjungan kerja hanya dilakukan per komisi."Diharapkan persoalan di daerah yang dikunjungi akan dapat tercover dengan baik, sehingga tugas pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah di daerah bisa dilaksanakan secara maksimal," urai politisi PBR ini.Anggota DPR lintas komisi memilih Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) sebagai daerah pertama yang dikunjungi. Selain itu provinsi ini relatif baru terbentuk. "Karena itu provinsi ini membutuhkan banyak masukan untuk pembangunan," ujar Zaenal.Sementara itu Ketua DPRD Irjabar Jini Domianus Ijie merasa bersyukur atas kunjungan lintas komisi ke provinsinya. "Semoga pembangunan provinsi Irjabar akan sejajar dengan provinsi lain," harapnya. Direncanakan pada 8-11 Agustus 2006 anggota DPR dari lintas komisi akan berada di Irjabar. Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif dan beranggotakan perwakilan komisi-komisi di DPR.Perwakilan anggota komisi itu yakni, Komisi I Tosari Widjaja dari FPPP, Komisi II Mudjib Rachmat dari FPG, Komisi III Abdul Azis Arbi dari FPKS, Komisi IV Tamsil Linrung dari FPKS, Komisi V Rahman Syagaf dari FPPP, Komisi VI Najiulloh dari FPKS, Komisi VII Bambang Wuryanto dari FPDIP, Komisi VIII Yoyoh Yusroh dari FPKS, Komisi IX Arbi Muhammad dari FBPD, Komisi X Wayan Koster dari FPDIP, dan Komisi XI Walman Siahaan dari FPDS. (ndr/)