.webp)
Isu dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta berbuntut panjang. Isu ini mulanya berawal dari media sosial dan akhirnya anggota Dewan berencana memanggil otoritas terkait beras yang disorot itu.
Awalnya, isu ini dicuitkan oleh akun Twitter Rudi Valinka, yakni @kurawa, yang diakses detikcom pada Kamis (12/1/2023) lalu. Dia menyebut ada dugaan korupsi bansos senilai Rp 2,85 triliun.
"Semua berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung," cuit akun @kurawa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia memperlihatkan timbunan berkarung-karung beras di gudang. Kondisinya rusak. Padahal, masih kata Rudi Valinka alias @kurawa, beras itu seharusnya disalurkan kepada warga DKI pada 2020-2021 yang terdampak pandemi COVID-19.
Pelaksana tugas (Plt) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD), Fitria Rahadiani, telah berkomunikasi dengan Perumda Pasar Jaya. Adapun beras yang rusak tertimbun sebagaimana disampaikan @kurawa itu adalah beras sisa.
"Sementara untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya, sisa stok tersebut merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan," kata Fitria saat dihubungi detikcom, Kamis (12/1) lalu.
Lihat juga video 'Sederet Hukuman untuk Eks Mensos Juliari atas Kasus Bansos Corona':
Selanjutnya, kata Dinsos DKI Jakarta:
Beras milik siapa itu?
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menjelaskan, kontrak dengan Pasar Jaya selaku BUMD DKI yang mengelola sembako selesai pada akhir 2020. Dia mempersilakan publik menunggu milik siapa gerangan beras yang rusak di gudang itu.
Laporan pertanggungjawaban atas beras bansos pandemi COVID-19 sudah rampung. Dia juga sudah menjelaskan hal ini ke KPK. Hasilnya, tidak ada masalah.
PSI adalah parpol yang lantang bersuara soal hal ini. Mereka meminta KPK bergerak.
DPRD Bakal Panggil Pasar Jaya
Satu perusahaan DKI yang menangani pangan, yakni Pasar Jaya, akan dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta.
"Kami tadi rapat internal untuk mengatur schedule rapat kerja dengan mitra termasuk BUMD. Nah, hal seperti ini, pertanyaan seperti ini, insyaallah akan kita masukkan ketika kita masuk ke jadwal dengan Pasar Jaya," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/1).
Komisi B kemungkinan memanggil Dirut Pasar Jaya pada Februari nanti.
Selanjutnya, kata KPK:
KPK Mempersilakan Lapor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat untuk melapor soal dugaan korupsi bansos di DKI itu. Peran aktif masyarakat berpengaruh terhadap kondisi birokrasi bebas korupsi.
"Tetapi prinsipnya, bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (13/1/2023).
