Polemik seputar Ibu Kota Nusantara (IKN) mengemuka meski pengaturan mengenai hal itu sudah dituangkan dalam Undang-undang. Partai Garuda menyatakan IKN wajib dijalankan karena sudah amanah dari undang-undang.
"Siapapun Presidennya, IKN wajib tetap harus jalan, karena IKN bukan lagi hanya sebuah wacana, tapi sudah menjadi UU sehingga siapapun Presiden selanjutnya wajib melaksanakan hal itu," kata Waketum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, Senin (16/1/2023).
Menurut Teddy, jika ada yang bilang tidak akan meneruskan IKN, itu sudah pasti berbohong untuk kepentingan Pemilu saja. Aturan dalam Undang-undang itu harus dilaksanakan.
"Pada kenyataannya pemerintahan selanjutnya wajib menjalankan perintah UU," tutur Teddy.
Teddy menjelaskan, diskusi dan pernyataan penolakan IKN menjelang Pemilu hanyalah gimmick politik. Menurut Teddy, tidak ada koridor untuk tidak menjalankan pembangunan IKN yang telah diamanatkan dalam UU.
"Penolakan itu hanya merupakan pepesan kosong yang tidak akan pernah terealisiasi dan tidak ada jalan untuk merealisasikannya, karena ini negara hukum," tutur Teddy.
"Jadi jika ada diskusi menolak IKN dan kampanye menolak IKN dalam Pemilu, itu dapat dipastikan berbohong, itu hanya gimmick yang bertujuan untuk mendapatkan suara pemilih. Karena pada kenyataannya, IKN tetap harus dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang," pungkas Teddy.
(tor/fjp)
