Ketua DPRD DKI Desak TransJ Tiru MRT, Cari Pendapatan Selain dari Tiket

ADVERTISEMENT

Ketua DPRD DKI Desak TransJ Tiru MRT, Cari Pendapatan Selain dari Tiket

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Minggu, 15 Jan 2023 12:08 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Kedatangan Prasetyo Edi tersebut untuk mengonfirmasi surat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Pratikno yang menyatakan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta untuk menggelar formula E 2020 di kawasan Monas namun ternyata belum ada rekomendasi dari TACB. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN
Jakarta -

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendorong PT TransJakarta melakukan terobosan demi meraih pendapatan selain dari penjualan tiket (non-farebox). Dengan begitu, beban Public Service Obligation (PSO) yang setiap tahun diberikan oleh Pemprov DKI kepada PT TransJakarta bisa dikurangi.

"Terobosan harus dilakukan, badan bus bisa dijual itu (untuk iklan), orang mau kok investasi di situ," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Minggu (15/1/2023).

Berdasarkan catatan, dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023, DPRD DKI Jakarta telah menyetujui penambahan PSO Rp 300 miliar menjadi Rp3,5 triliun. Selain terobosan, Prasetyo mendorong TransJakarta tak selalu mengandalkan penyertaan modal untuk menjalankan bisnisnya.

"Agar tak melulu mengandalkan penyertaan modal untuk menutupi kebutuhan subsidi, seharusnya PT TransJakarta saat ini sudah mampu merambah sektor bisnis non-farebox, seperti yang telah dilakukan PT MRT Jakarta," jelasnya.

Senada dengan Prasetyo, Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail juga sepakat agar PT TransJakarta sesegera mungkin melakukan terobosan. Selain bisa mengurangi beban PSO, kata dia, jasa transportasi ini diharapkan dapat meningkatkan dividen yang diberikan kepada Pemprov setiap tahun.

"Seiring berjalan, dengan peningkatan pendapatan dari non-farebox nanti, paling tidak operasional yang selama ini masih 100% dibebankan kepada PSO bisa dikurangi, dan idealnya bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI," ujar Ismail.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT TransJakarta Lies Permana Lestari mengaku pihaknya sedang menggodok tiga program agar bisa mempunyai pendapatan dari non-farebox. Bahkan ia optimistis tahun pertama ini dapat meraup hingga Rp 600 miliar dari program tersebut.

Masing-masing adalah melakukan branding di halte maupun di bus dengan bentuk statis ataupun digital. Lalu melakukan penamaan halte (naming rights) seperti yang telah dilakukan PT MRT Jakarta serta menyewakan papan digital (digital signage) kepada pihak luar untuk beriklan.

"Paling terbesar dari branding bus dan halte, bisa sampai 60% dari pendapatan non-farebox kami. Untuk aset yang ada, kami juga punya digital signage 225 titik, kita akan coba sounding ke klien untuk bisa beriklan," imbuhnya.

(taa/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT