Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) terus menjadi pembahasan. Kepala Sekretaris Perusahaan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) Anang Rizkani Noor mengatakan sejauh ini TransJ masih terus berkomunikasi dengan berbagai pihak.
"Kita sedang berdiskusi dengan semua pihak, dengan Pemprov dan sebagainya," kata Anang kepada wartawan, Sabtu (14/1/2023).
Anang menjelaskan pihaknya akan berkonsultasi dengan pihak terkait. Dalam rangka kontribusi TransJ untuk memuluskan penerapan ERP itu.
"Intinya, kita akan konsultasi dengan semua pihak, seperti apa, mana yang diprioritaskan. ERP kan tidak semua wilayah kan, tapi di situlah nanti kita akan kerja sama dengan semua pihak," pungkasnya.
Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya masih membahas soal electronic road pricing (ERP) bersama pemerintah pusat. Ia mengaku saat ini pihaknya masih menggali pendapat para ahli soal ERP.
"Jadi tahapan-tahapan peraturan sedang kita bahas, itu memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga tatanan aturannya dipersiapkan. Berikutnya ini kan baru menggali informasi pendapat para ahli, masyarakat, bagaimana pun itu masih kita masih FGD (focus group discussion)," kata Heru pada wartawan di Agroeduwisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).
Heru menyampaikan, seiring dengan pembahasan soal ERP, pihaknya juga masih merapikan layanan moda transportasi yang ada. Heru menuturkan diskusi terkait pengadaan ERP harus dilakukan agar tak sekadar wacana.
"Jadi kan konsepnya sambil proses itu, Pemda DKI juga harus merapikan, menyiapkan TransJakarta misalnya bisa melayani dengan baik, diperketat, dan seterusnya. Itu kan perlu waktu sambil jalan. Di sisi lain ERP juga aturan-aturan yang dibahas masih lama waktunya. Kalau nggak dimulai, kapan dimulainya. Kan seperti itu," pungkasnya.
Simak juga 'Kala Pemprov DKI Akan Terapkan Jalan Berbayar di 18 Ruas pada 2023':
