.webp)
Namun, debat panas terus berlanjut. Anggota dewan dan Michael pun bersahut-sahutan. Bahkan, Iman menyentil Kepala Dinas Kesehatan yang dinilai terlalu lemah sehingga tak bisa mempertahankan anggaran tersebut.
"Kita fair-fair-an aja ya. Ada (anggaran-anggaran) yang tidak ada di RKPD itu tetap lolos, ratusan miliar Pak. Kenapa nggak itu aja yang di-take down? (Anggaran) GOR, tidak ada satu pun yang didrop tuh Rp 600 miliar di Dispora," ujar Iman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau (renovasi) GOR (alasan tidak didrop), barangnya sekarang sudah rata. Ini untuk pemilu 2024 membutuhkan...," balas Michael.
"Berarti, kalau pakai logika, kita membandingkan kebutuhan darsak yang mana nih antara kesehatan masyarakat dengan," balas Wakil Ketua Komisi E Anggara Wicitra.
"Itulah karena kadis-nya lemah. Kalau dibandingkan dengan GOR, itu kepala dinasnya kan bertahan, nggak bisa didrop dan harus dibangun begini begini. Harusnya begitu juga dengan bu kadis, bilang ini adalah pelayanan masyarakat, harus kudu dan lain-lain. Ini kan masalah kemauan, willing," timpal Iman Satria.
Askesra Setda DKI Jakarta Uus Kuswanto lantas menjelaskan alasan anggaran renovasi GOR disetujui sedangkan untuk pengadaan alkes didrop. Hal ini lantaran anggaran renovasi GOR masuk ke dalam kebutuhan mendesak (darsak) karena menyangkut Pemilu 2024. Namun, anggota dewan tak menerima alasan tersebut.
"Soal darurat mendesak disampaikan dispora (anggaran gor), memang dasarnya jelas, terkait dengan masalah kebutuhan untuk pemilu dan lain-lain dan kini GOR-nya sudah rata," jelas Uus.
"Pak Uus kesehatan itu pelayanan dasar. olahraga bukan pelayanan dasar lho. Kalau nggak kan bisa aja diusulkan separuh aja yang dibangun, jangan semua, 300 (miliar) aja, 300 lagi diini (didrop) kalau ada keperluan BTT. Ini kan berarti tidak ada pertahanan dari kepala dinas kesehatannya," balas Basri.
Singkat cerita, anggota dewan mempertanyakan alasan anggaran Rp 220 miliar tak dipertahankan di dalam APBD 2023. Sebab, dewan memandang anggaran yang masuk darsak tetap bisa dimasukkan sekalipun tak tercantum dalam RKPD. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap menekankan karena anggaran tersebut di luar RKPD sehingga tak memenuhi syarat.
"Bapak paham nggak ada istilah darsak? Terkait yang kita bahas, darsak itu dimungkinkan untuk dimasukkan dalam APBD (meski nggak ada di RKPD). Yang 220 usulan bapak atau hasil sisiran dari TAPD?" tanya Basri.
"Iya bersama dengan tim, langsung dilihat Rp 220 M itu," jawab Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Jakarta Purwadi.
"Jadi masing-masing SKPD diminta untuk konfirmasi terkait hasil rekomendasi Kemendagri. Masing-masing dinas menyampaikan apa yang jadi kebutuhan, termasuk dispora menyebut ada PON di tahun 2023, kalau anggaran tidak ada, itu menjadi suatu hal yang darurat sehingga ada penambahan. Untuk yang dari dinkes pun sama. yang hadir pak sekdis," jelas Uus.
"Pak sekdis tidak berusaha bertahan?" tanya Basri.
"Secara langsung saya tidak karena saya merujuk pada narasi Kemendagri, di luar RKPD jelas tidak memenuhi syarat sehingga kami bersepakat (drop Rp 220 miliar)," jawab Purwadi.
(taa/mae)
