Pengamanan PT Freeport Diminta Dievaluasi

Jakarta - Pengamanan PT Freeport melibatkan 900 aparat dari TNI dan Polri. Hal ini dinilai di luar batas kewajaran. Karena itu, pemerintah diminta mengevaluasi dan menarik pasukan tersebut untuk ditugaskan disatuannya."Ini berlebihan, harus yang wajar saja atau diserahkan pada pengamanan swasta," kata anggota Komisi I DPR Soeripto saat berbincang dengan detikcom di Jakarta, Senin (7/8/2006).Soeripto mengaku dirinya baru saja selesai melakukan kunjungan kerja ke PT Freport pada 5 Agustus lalu.Menurut politisi PKS ini, alasan Papua masih berada di daerah konflik dan kawasan strategis tidak bisa sepenuhnya diterima. Karena banyak perusahaan strategis lainnya tapi tidak diperlakukan sama."Semen Gresik juga strategis, kenapa ini tidak dijaga," imbuhnya.Soeripto menambahkan, jika hal seperti ini dilakukan akan menunjukkan pemerintah pilih kasih pada perusahaan-perusahaan asing yang memiliki modal besar. (ahm/)