.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (9/1).
Dalam kesempatan ini, Tito menilai kepemimpinan kepala daerah menjadi hal penting dalam mengatur program dan anggaran pengendalian inflasi.
"Kemampuan leadership kepala daerah untuk mengatur program dan anggaran (penting), kalau jaraknya terlalu jauh antara pendapatan dengan belanja artinya kurang mampu untuk me-manage dengan baik. Ini untuk bisa menjadi catatan kita," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (9/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di raker tersebut, Tito juga menyampaikan realisasi pendapatan daerah hingga akhir 2022 yang mencapai 96,06 persen. Ia pun mengapresiasi sepuluh daerah dengan realisasi pendapatan tinggi di atas 100 persen. Adapun untuk tingkat provinsi di antaranya, Provinsi Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Bali.
"Kemudian kalau untuk yang kabupaten, ini saya anggap ini pemimpin luar biasa karena targetnya ada yang 137 persen dari target awal tahun, seperti Bojonegoro, Sumbawa Barat, Kutai Kartanegara, Tanah Laut, Muara Enim, Landak, Paser, Mimika, sampai dengan Tanah Bumbu," sambungnya.
Sementara terkait realisasi belanja rata-rata pemerintah daerah (Pemda), kata Tito, jumlahnya mencapai 86,38 persen. Realisasi belanja tertinggi tingkat provinsi dicapai oleh Kepulauan Riau dengan persentase 96,68 persen dan Jawa Barat 96,44 persen.
Adapun keduanya di atas rata-rata realisasi belanja di tingkat nasional sebesar 90,66 persen. Meski demikian, terdapat pula provinsi dengan tingkat realisasi belanja yang rendah.
"Papua itu hanya 56 persen uang yang dibelanjakan. Nanti tolong Pak Sekda tolong dijadikan atensi. Ini uang banyak tersimpan, pendapatan 86 persen dibelanjakan 56 persen, berarti 30 persen ada di bank. Maluku Utara juga 79 persen, Kaltim ini kaya banget 131 persen pendapatannya dari target 100, tapi baru belanja 81 persen," paparnya.
Di sisi lain, Tito juga merinci terdapat 19 Pemda yang telah 100 persen memberikan laporan harian pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi daerah. Namun, ada pula 9 pemda yang tidak melakukan pelaporan sama sekali.
"Ini yang 100 persen laporan terus, 19 Pemda. Saya terima kasih banyak mulai dari Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Balangan, Kabupaten Batang, Demak, Kebumen, Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamongan, Lampung Utara, Pamekasan, Pangandaran, Pesisir Barat, Pidie, Semarang, Tasikmalaya, Tebo, Kota Surakarta, Kota Batam, Kota Dumai dan Kota Surabaya, ini laporannya bagus terus dan konsisten," lanjutnya.
Sementara itu, untuk sembilan Pemda yang tidak memberi laporan pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi daerah di antaranya, Kabupaten Merauke, Nabire, Pegunungan Bintang, Tolikara, Waropen, Mamberamo Raya, Yalimo, Intan Jaya, dan Deiyai.
Mengenai hal ini, ia pun mengingatkan agar kepala daerah beserta stakeholder terus berupaya mengendalikan inflasi. Pasalnya, menurut Tito, hal tersebut menyangkut kehidupan rakyat.
"Di grassroot itu yang paling utama adalah harga pangan, barang jasa kebutuhan primer. Kita lihat berbagai survei kepuasan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah selalu yang di nomor satu adalah masalah kenaikan harga barang/jasa itu selalu nomor satu. Makanya ini kita harus betul-betul kerjakan dengan konsisten demi rakyat," pungkasnya.
(fhs/ega)
