PPP Nilai Sistem Proporsional Terbuka Lebih Cocok untuk Demokrasi RI

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Wasekjen PPP) Chairunnisa Yusuf menilai sistem proporsional terbuka yang sudah diterapkan dalam beberapa Pemilu terakhir terbukti lebih cocok dibanding proporsional tertutup pada era sebelumnya. Sebab proporsional terbuka lebih aspiratif dibandingkan tertutup.

Ia menilai sistem proporsional terbuka memiliki interaksi yang kuat antara masyarakat sebagai pemilik suara dengan calon wakil mereka di dewan legislatif. Sehingga wakil rakyat bisa lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

"Sementara sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PPU-VI/2008 yang sudah dijalankan selama 3 pemilu terakhir," kata Chairunisa dalam keterangan tertulis, Senin (9/1/2023).

Ia menjelaskan jika pemilu dikembalikan pada sistem proporsional tertutup maka dikhawatirkan terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Nisa yakin sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.

"Rakyat bisa langsung memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik," katanya.

Oleh karena itu, PPP menolak sistem pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

"Meskipun setiap sistem pemilu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sistem pemilu dengan proporsional terbuka menjadi alternatif yang baik saat ini untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," tutupnya.

Walaupun begitu, Nissa tetap akan menghormati jika Mahkamah Konstitusi (MK) di kemudian hari memutuskan untuk menerapkan sistem proporsional tertutup diterapkan di pemilu, karena keputusan MK bersifat final dan mengikat.

Sebagai informasi tambahan, setidaknya ada 8 partai politik yang turut menolak sistem pemilu proporsional tertutup yakni Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Adapun partai yang mendukung sistem proporsional tertutup yakni PDIP.