Pemprov Riau Diminta Segera Tetapkan RTRWP Hutan

Jakarta - Kerusakan hutan yang kian tak terkendali di Provinsi Riau dinilai karena Pemerintah Provinsi tidak becus dalam mengelola hutan. Gubernur Riau diminta segera menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) untuk menyelamatkan sisa hutan yang ada."Sejak tahun 1994 Pemprov belum melakukan perubahan tata ruang tersebut," cetus Ketua Pelaksana Pertemuan Regional Se-Sumatera Fakultas Kehutanan IPB Bogor, Resvandri yang dilaksanakan di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Riau, Sabtu, (5/8/2006).Resvandri menduga, lambatnya Pemprov Riau menetapkan RTRWP karena banyaknya kepentingan berbagai pihak dalam pengelolaan hutan. Baik itu kepentingan Pemprov, Pemkab dan pemkot, maupun pihak swasta."Masing-masing pihak ini saling menonjolkan kepentingannya sendiri," ungkap Resvandri.Diskusi Regional se-Sumatera Alumni IPB ini membahas berbagai masalah kehutanan yang ada di di Pulau Sumatera. Salah satu usulan yang mengemukan dalam diskusi ini adalah untuk wilayah Riau mereka mendesak untuk ditetapkannya RTRWP yang baru.RTRWP adalah sebuah aturan dan batasan tentang tata hutan dan fungsinya. RTRWP yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Dengan tidak adanya RTRWP yag baru maka dikhawatirkan terjadi kerancuan dalam pegelolaan hutan."Kalau semua pihak memiliki rujukan ilmu kehutanan dan fungsinya, pasti semua pihak akan sepakat untuk segera menentukan sikap," kata Resvandri.Selain Pemprov Riau, pemerintah pusat juga diharapkan bisa merespon otonomi daerah yang saat ini kewenangan mengelola hutan diserahkan lepada pemerintah kabupaten/kota."Harus ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemda dalam menyelamatkan hutan secara nasional," tegasnya. Saat ini total degradasi hutan di Indonesia mencapai 53 juta hektar. " Ini bukti semerawutnya pengelolaan hutan dan tidak ada pandangan yang sama dalam pemyelamatan hutan alam," tandas Resvandri. (bal/)