Data Pemilih Tidak Akurat, Masalah Paling Serius di Pilkada

Jakarta - Pelaksanaan pilkada di berbagai daerah ternyata menghadapi persoalan yang rata-rata sama. Hasil penelitian Centre for Electoral Reform (Cetro) menunjukkan masalah paling besar adalah data pemilih yang tidak akurat."Jadi banyak pemilih yang sebenarnya berhak ikut tapi tidak terdaftar dan sebaliknya," ungkap Direktur Eksekutif Cetro Hadar Gumay dalam seminar di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (5/8/2006).Menurut penelitian Cetro dari 31 pelaksanaan pilkada ada 69 kasus yang mencuat. Sebagian besar kasus yang dihadapi atau 49,28 persen menyangkut permasalahan data pemilih. Sisanya sebesar 31,88 persen menyangkut logistik, 8,70 persen menyangkut dana, dan sosialisasi sebanyak 10,14 persen.Akibat data kurang akurat, banyak daerah yang warganya tidak ikut pilkada lebih dari 30 persen, contohnya Medan yang mencapai 40 persen."Ini terjadi karena banyak faktor, salah satunya tidak akurasinya data pemilih oleh KPUD," kata Hadar.Di tempat yang sama, Ketua FPG DPR Andi Mattalata mengamini pernyataan Hadar. Dalam Pilkada Depok, misalnya, banyak pemilih dari Ciulengsi dan Cibubur yang tidak terdaftar di KPUD Depok.KPUD dinilai Andi belum menjalankan tugasnya menciptakan iklim kondusif dalam pelaksanaan pilkada yang demokratis. "Disinilah sebenarnya KPUD bisa menjaga demokratisnya," kata Andi.Karenanya, Andi meminta KPUD lebih mandiri karena menyangkut sikap moral, integritas, dan kepribadian.Selain data yang tidak akurat, Andi juga menyoroti masalah administrasi calon yang banyak tersandung masalah. Misalnya, kasus ijazah palsu. "Ini saya rasa terbanyak kedua setelah daftar pemilih yang tidak akurat," tandasnya. (bal/)