RI Tak Tegas Tanggapi Perseteruan Israel-Libanon

Jakarta - Pemerintah Indonesia dituding tidak tegas menanggapi perseteruan Israel-Libanon. Posisi Indonesia justru terlihat ambivalen."Indonesia terlihat ambivalen karena ketidaktegasan dari pemerintah," ujar anggota Komisi I DPR Happy Bone Zulkarnain saat diskusi di Time Break Cafe, Plaza Semanggi, Jakarta, Sabtu (5/8/2006).Happy menilai, Presiden SBY cukup aktif mempengaruhi dan melobi 18 negara dari 57 negara Islam yang hadir dalam pertemuan OKI. Tapi, imbuhnya, Indonesia masih terlihat ingin dapat dukungan dari Amerika."Jadi terlihat kekhawatiran diembargo oleh Amerika. Ini yang harus dibuang jauh-jauh," tambahnya.Dijelaskan Happy, Indonesia perlu mendesak dan memperkuat PBB dengan mengirim pasukan dari Indonesia yang nantinya masuk dalam Peace Keeping Operation (PKO). Namun dia menilai PBB mandul dan lemah."PBB itu terasa sekali dimonopoli negara besar yang sangat berpengaruh di PBB. Apalagi negara besar itu memiliki hak veto seperti Amerika," tandasnya.Namun begitu, PBB adalah lembaga internasional yang legal dan formal. "Sehingga Indonesia harus tetap berpartisipasi dalam proses perdamaian di Libanon dengan mengirim pasukan di bawah PBB," tuturnya.Sementara itu, Ketua Umum PP Pemuda Muhamdiyah Izzul Muslimin justru memberi tanggapan terhadap keinginan masyarakat yang ingin berjihad ke daerah konflik. "Ini perlu diapresiasi, kalau dalam konteks keprihatinan," ujarnya.Namun pengiriman orang untuk berjihad ini secara realitis sangat sulit dilakukan. "Pemerintah harus menghargai itu. Tapi jika memfasilitasi dan melegalkan itu, ya tidaklah," ungkapnya.Izzul menjelaskan akan menggelar sejuta aksi pada Minggu 6 Agustus sebagai wujud gerakan moral mengecam Israel. "Kami harap pemerintah lebih tegas, Amerika lebih memperhatikan aspirasi dan PBB lebih konkret bertindak," tandas pria yang jadi koordinator dalam aksi tersebut. (wiq/)