Bawa Istri ke LN, DPR & Pejabat Harus Beri Klarifikasi

Jakarta - Meski kerap menuai kecaman, anggota DPR dan pejabat kerap membawa istri mereka dalam kunjungan kerja ke luar negeri (LN). Agar citra tetap baik di mata rakyat, harus ada penjelasan yang memadai soal itu."Anggota DPR dan pejabat publik harus hati-hati, karena segala tindakan mereka menjadi sorotan. Karena itu kalau mereka membawa istri dalam kunjungan harus memberikan klarifikasi yang cukup," kata pengamat komunikasi politik UI, Effendi Ghazali, saat berbincang dengan detikcom di Jakarta, Sabtu (5/8/2006).Menurutnya, lebih lagi anggota DPR saat ini citra keseluruhan sedang dalam kondisi berat. Berbagai isu tak sedap akhir-akhir ini semakin merusak citra mereka seperti soal dana reses dan amplop RUU Pemerintahan Aceh."Karena gerak-gerik mereka selalu diawasi, mestinya ada informasi yang disampaikan, apakah istri berangkat biaya pribadi atau tidak. Karena jika tidak citra semakin buruk," tuturnya.Effendi menyatakan dalam komunikasi citra seperti itu adalah hal yang irreversible atau tidak mudah diperbaiki, maka sebaiknya sebelum kunjungan ke luar negeri dilakukan memberikan penjelasan terlebih dahulu."Bila masyarakat mendukung mereka berangkat, tapi bila banyak yang menentang tidak perlu berangkat. Karena hal ini nantinya citra mereka juga semakin menurun," tandasnya. (ndr/)