Program Kartu Prakerja yang digagas pemerintah dalam mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja telah berhasil menjangkau 16,4 juta penerima manfaat. Melihat antusiasme masyarakat terhadap program tersebut selama 2022, pemerintah berupaya untuk melanjutkan Program Kartu Prakerja di 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan target capaian hingga 1 juta penerima. Untuk tahap awal, pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp 2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang, dan Rp 1,7 triliun untuk sisa target sebesar 405 ribu orang.
"Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023 dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022," ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (5/1/2023).
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Komite Cipta Kerja mengenai Rencana Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2023, Kamis (5/1). Dalam kesempatan itu, Airlangga menjelaskan implementasi Program Kartu Prakerja kali ini akan mendapat sejumlah penyesuaian.
Salah satunya yakni pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran. Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.
Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian yakni senilai Rp 4,2 juta per individu, dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Selain itu, Pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.
Airlangga mengatakan implementasi skema normal Kartu Prakerja yang mulai dibuka pada triwulan I 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang. Hal tersebut dilakukan dengan merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia's Critical Occupation List, Indonesia's Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum 'Future Job Report', serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.
Airlangga juga menyebutkan penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan untuk menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023 karena tidak lagi bersifat bantuan sosial melainkan berfokus pada peningkatan kompetensi kerja. Ia berharap ke depannya berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah asesmen dan seleksi yang telah ditentukan.
"Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia," imbuhnya.
Turut mendampingi Airlangga dalam kegiatan tersebut di antaranya Menteri Perindustrian dan Wakil Kepala Kepolisian RI.
Lihat juga video 'Rp 71,2 M Dana Sudah Mengalir Buat 29 Ribu Penerima Prakerja di Pulau Nias':
