Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membangun fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dan sanitasi air bersih untuk korban bencana gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pembangunan fasilitas ini telah dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, serta kepala desa setempat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mengapresiasi kepada jajaran Kemendagri dan BNPP yang telah sukarela memberi sumbangan ke korban bencana gempa di Cianjur.
"Kami meminta agar setiap perwakilan komponen turut serta dalam pemberian bantuan di Cianjur," kata Suhajar dalam keterangan tertulis, Jumat (30/12/2022).
Hal ini ia sampaikan saat melepas Tim Pemberian Bantuan Bangunan Fisik MCK dan Dukungan Fasilitasi Sanitasi Air Bersih kepada korban bencana gempa bumi Kabupaten Cianjur di Kantor Kemendagri, Rabu (28/12).
Lebih lanjut, Suhajar menjelaskan bantuan yang terkumpul dari tiap komponen Kemendagri sebanyak Rp 579.985.000. Jumlah tersebut berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah sebesar Rp 50 juta, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Rp 50.058.000, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Rp 50 juta (di luar sumbangan sebelumnya sebesar Rp 400 juta).
Kemudian Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Rp 50 juta, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Rp 36.719.000, BNPP Rp 40 juta, Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Rp50 juta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp 20 juta, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Rp 35 juta, Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp 192.708.000, serta Persekutuan Umat Kristiani Kemendagri dan BNPP Rp 5.500.000.
"Total sumbangan dari Kemendagri sesungguhnya telah mencapai lebih dari Rp 1 miliar karena Rektor IPDN sudah menyampaikan bantuan lebih awal sebesar Rp 400 juta, dan Dirjen Adwil sebesar Rp 107 juta," paparnya.
Suhajar menambahkan sumbangan tersebut akan disalurkan untuk pembangunan sanitasi air bersih di 10 titik dengan alokasi anggaran per titik sebesar Rp 50 juta. Adapun jumlah tersebut terdiri dari 3 unit di musala/masjid dan 7 unit di fasilitas umum yang tersebar di 3 desa.
Dalam kesempatan itu, Suhajar juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian agar penyaluran bantuan dilakukan sesuai rencana. Ia menjelaskan Mendagri, juga telah meminta agar Ditjen Bina Keuda dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri turun langsung ke lapangan untuk meninjau realisasi bantuan.
"Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran," pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan pelepasan tim tersebut dihadiri jajaran Kemendagri di antaranya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda, Kepala BPSDM, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Sekretaris Ditjen Bina Bangda, Kepala Pusat Penerangan, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
(akd/ega)
