Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan tak ada bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 2022. Dia mengatakan hal tersebut tercapai atas kerja keras banyak pihak.
"Keberhasilan pengendalian karhutla di tahun 2022 bukan tanpa usaha, tapi dengan kerja keras kita semua. Alhamdulillah Indonesia dalam tiga tahun terakhir bebas bencana asap karhutla. Saya berterima kasih pada semua tim kerja, bahwa proses untuk sampai ke pencegahan permanen sebagaimana perintah Bapak Presiden Joko Widodo sudah mulai kelihatan," kata Siti Nurbaya dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Antisipasi Musim Kemarau 2023, Rabu (28/12/2022).
Siti mengatakan kunci pengendalian karhutla di antaranya tata kelola gambut, penegakan hukum, Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), patroli terpadu, kesiapsiagaan, pembukaan lahan tanpa bakar, sistem pemantauan hotspot hingga patroli dengan melibatkan banyak pihak hingga di tingkat tapak. Siti mengatakan memang ada kenaikan hotspot per 28 Desember, namun luas area karhutla telah menurun sebesar kurang lebih 154.180 hektare atau 42,96 persen dibandingkan periode tahun 2021.
Siti menyebut karhutla pada tahun 2022 mayoritas terjadi di NTT dan NTB yang didominasi lahan savana atau padang rumput, semak belukar dan pertanian lahan kering. Dia juga mengatakan ada penurunan emisi GRK akibat karhutla dari 46,465,267 tonCO2e menjadi 23,239,720 ton CO2e atau sebesar 50 persen dibandingkan periode tahun 2021.
Sampai dengan Desember 2022, Patroli Mandiri oleh Manggala Agni KLHK telah dilaksanakan di 490 desa rawan Karhutla. Patroli Terpadu juga dilakukan bersama dengan Babinsa (TNI), Babinkamtibmas (POLRI), dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Saat ini Patroli Terpadu sudah dilaksanakan pada 90 posko desa di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Hingga November 2022 terdapat lima provinsi yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla, yaitu Riau, Kalbar, Sumsel, Jambi dan Kalsel. Selain itu terdapat 13 kabupaten/kota yang menetapkan status siaga darurat karhutla pada lima provinsi rawan karhutla.
Operasi TMC untuk pembahasan lahan gambut telah dilaksanakan pada tahun 2022 di wilayah Riau, Sumsel, Jambi, dan Kalbar. Penambahan curah hujan dari curah hujan historis selama kegiatan TMC berlangsung yaitu Provinsi Riau (15 persen hingga -16,78 persen), Sumsel (29,6 persen), Jambi (13,1 persen) dan Kalbar (35,2 persen).
Siti mengatakan BNPB, TNI dan Polri juga ikut dalam kegiatan bersama TMC, patroli udara dan operasi Water Bombing (WB). Sedangkan pada ranah penegakan hukum, telah dilakukan pengawasan pada perusahaan, sanksi administrasi, dan fasilitasi Polri/Jaksa.
"Terima kasih atas kerja sama yang sangat produktif ini. Kita harus terus memperkuat kerja pencegahan agar tidak terjadi bencana asap diakibatkan karhutla," kata Siti.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan antisipasi karhutla harus dilakukann sejak dini. Dia juga menyebut curah hujan tahunan 2023 diprediksi pada kategori normal dan akan sedikit lebih rendah jika dibanding tahun 2022 (kondisi La Nina).
"Berdasarkan kondisi iklim hingga Juni 2023, secara umum potensi rendah untuk kejadian titik api. Namun perlu diwaspadai kemarau 2023 (Agustus-September) yang dapat lebih besar potensi karhutlanya dibanding saat kemarau basah di tahun 2020-2021-2022," jelasnya.
Deputi III Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Fajar Setyawan, mengatakan pihaknya siap mendukung langkah-langkah pencegahan karhutla.
"Pencegahan adalah prioritas. Rapat evaluasi dan rencana kerja seperti ini penting agar kita semua tidak tergopoh saat sudah masuk musim kemarau. Berbagai peraturan sudah ada, tinggal penguatan implementasinya," kata Fajar.
