Banyaknya Ruko Bikin Data Mutu Udara DKI Tak Akurat

Jakarta - Satu dari lima stasiun pemantau kualitas udara di DKI Jakarta sudah tidak dioperasikan lagi. Menurut Kepala Sub Bidang Pemantauan SDA, Badan Pemantau Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, Rina Suryani, penghentian operasi tersebut dilakukan karena lokasi stasiun tersebut sudah tidak representatif. Sementara itu kondisi 4 stasiun lain juga tidak kalah memprihatinkan. "Stasiun di Kemayoran sudah tidak dioperasikan lagi. Selain memang tak ada telepon, juga lokasi yang tidak strategis," kata Rina kepada wartawan dalam diskusi Kondisi Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien di DKI Jakarta, di JDC, Jalan S Parman, Jakarta Barat, Rabu (2/7/2006). Rina menambahkan, lokasi yang tidak representatif disebabkan karena banyaknya rumah toko (ruko) di sekitar stasiun pemantau. Situasi tersebut mengakibatkan data yang dihasilkan tidak akurat. Saat ini, Rina mengatakan BPLHD sedang melakukan kajian mengenai kondisi 5 stasiun yang sudah dipasang sejak tahun 2003 itu. "Dari hasil kajian tersebut kita akan mengetahui langkah apa yang akan dilakukan terhadap 5 stasiun pemantau udara tersebut," tambah Rina. Selain lokasi, anggaran dana operasional dan perawatan juga menjadi persoalan. Badan Pamantau Lingkungan Hidup kesulitan mengajukan anggaran untuk operasional dan perawatan 5 stasiun pemantau tersebut. "Aset itu kan masih milik KLH, jadi kita kesulitan mendapat anggaran APBD. Jadi agar operasional dan perawatan menjadi lebih baik, alat itu harus menjadi aset daerah terlebih dulu," kata Rina. Menurut Rina, selama ini anggaran memang didapat dari APBD, namun semakin hari jumlah yang didapatkan terus menurun. "Tahun 2004 kita dapat Rp 2,5 miliar, tahun 2005 dapat Rp 1,5 miliar dan 2006 hanya Rp 800 juta. Padahal untuk 1 stasiun butuh Rp 300 - 400 juta," kata Rina. (nrl/)