Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan membentuk tim operasional khusus untuk mengamankan data saat penyelenggaraan Pemilu 2024. Tim ini nantinya akan bergerak pada 2022 sampai Oktober 2024.
"Konsep umum yang akan kami gunakan BSSN, dalam pelaksanaan pemilu 2024 yaitu kami membentuk enam tim dalam rangka penguatan dari pelaksanaan penanganan siber dari Pemilu 2024," ujar Koordinator Kelompok Operasi Deteksi Penanggulangan dan Pemulihan Penanganan Insiden dan Krisis Siber Nasional BSSN, Taufik Arianto, dalam webinar sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Selasa (27/12/2022).
Taufik mengatakan nantinya BSSN akan membentuk tim ITSA (Information Technology Security Assessment). Tim ini akan bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilu untuk mendeteksi celah-celah keamanan dari aplikasi yang digunakan pada pelaksanaan pemilu.
"Kemudian, kami juga melakukan upaya monitoring dari upaya-upaya serangan siber yang akan menargetkan dari aplikasi-aplikasi atau sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu, ditambah lagi kami akan memanfaatkan tim CTI (Cyber Threat Intelligence) dan juga tim Threat Hunting kami untuk mendapatkan informasi-informasi dari dark web dan juga dari deep web yang terkait pelaksanaan Pemilu 2024," katanya.
"Serta saat terjadinya insiden kami memiliki tim digital forensic dan incident response, yang akan membantu para penyelenggara pemilu, ketika terjadinya insiden yang menimpa aplikasi-aplikasi yang digunakan pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang," sambungnya.
Selain itu, Taufik mengatakan BSSN juga akan memanfaatkan teknologi persandian untuk mengamankan aplikasi dan data pemilu. Taufik menyebut juga akan ada tim pengendali informasi untuk membantu cipta kondisi pelaksanaan Pemilu 2024.
Lebih lanjut, Taufik mengatakan sistem pemilu berpotensi menjadi sasaran serangan siber pada Pemilu 2024. Selain itu, Taufik menyebut ada pula upaya serangan siber untuk mengganggu kestabilan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Jika kita melihat potensi serangan siber pada pemilu 2024, tentunya salah satu serangan siber yang paling memungkinkan terjadi, selain serangan siber terhadap sistem yang digunakan penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU kemudian KPUD, juga adanya upaya serangan-serangan siber yang mereka gunakan untuk mengganggu atau mencoba untuk menggunakan informasi yang ada saat ini, sehingga dapat mengganggu kestabilan pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024," ucapnya.
Taufik mengatakan BSSN akan berupaya mendeteksi serangan pemanfaatan media sosial dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dia menyebut pihaknya juga akan berupaya meminimalkan penyebaran hoax atau informasi yang tidak benar.
"Tentunya di sini kita tahu ada istilah misinformasi, kemudian disinformasi, dan juga malinformasi. Tentunya kami di BSSN bekerja sama seluruh pemangku kepentingan, akan berupaya untuk meminimalisir penyebaran misinformasi, disinformasi, dan juga malinformasi dari pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan di 2024 nanti," tuturnya.
(amw/fca)
