.webp)
Momen Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkemah di kawasan IKN Nusantara menjadi salah satu peristiwa yang mewarnai tahun 2022. Momen ini menjadi penting karena menjadi penanda pembangunan di IKN Nusantara.
Sebagaimana diketahui, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pertama kali diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Agustus 2019. Semenjak itu, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur terus digalakkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nama Nusantara kemudian juga diputuskan menjadi nama ibu kota negara yang berada di Kalimantan Timur tersebut. Hingga pada 10 Maret 2022, Jokowi menunjuk Bambang Susantono menjadi Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.
Berkemah di Titik Nol IKN
Setelah menunjuk pemimpin di IKN, Jokowi kemudian mengagendakan kegiatan berkemah di IKN Nusantara pada 14 Maret 2022.
Jokowi berkemah tepat Titik Nol IKN. Sebab, titik ini merupakan referensi koordinat pembangunan kompleks Istana Negara dan pusat pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Jokowi saat itu bermalam di IKN Nusantara bareng Gubernur Kaltim Isran Noor, Kepala Otorita Bambang Susantono, hingga para menteri.
Jokowi bergerak ke lokasi kemah yang berada sekitar 2,7 kilometer dari Titik Nol. Di area perkemahan juga terdapat tenda-tenda untuk para menteri dan rombongan yang turut bermalam.
Jokowi menikmati suasana malam hari di IKN Nusantara dengan udara sejuk dan cuaca cerah. Jokowi tampak mengenakan jaket merah bermotif G20, sarung bermotif kotak, dan sepatu berwarna hitam. Jokowi juga sempat bercengkerama dengan para menteri.
"Pak Basuki malam-malam masih bekerja," ujar Jokowi disambut tawa ringan semuanya.
Baca halaman selanjutnya.
Simak Video 'Denyut 'Kehidupan Baru' dan Masa Bersiap Hadapi Akhir Pandemi':
Penyatuan Air dan Tanah
Selain itu, 33 gubernur se-Indonesia diajak Jokowi hadir dengan membawa air dan tanah dari daerah masing-masing. Ada filosofi tersendiri mengapa Presiden Jokowi meminta 33 gubernur se-Indonesia membawa air dan tanah tersebut.
Air dan tanah yang dibawa 33 gubernur itu disatukan dalam satu wadah. Penyatuan air dan tanah dari 33 daerah itu dilakukan dalam sebuah ritual atau prosesi khusus yang digelar di Titik Nol IKN Nusantara.
"Ada sebuah prosesi di mana intinya kita berdoa dan memohon kepada Allah SWT supaya program besar ini bisa berjalan dengan baik dan semua elemen masyarakat bisa mendukung," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Setpres, Minggu (13/3/2022).
 Presiden Jokowi dan gubernur se-Indonesia melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara. Penyatuan air dan tanah ini digelar di titik nol IKN Nusantara, Senin (14/3). (Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden) |
Prosesi penyatuan air dan tanah dari 33 daerah itu diberi nama Kendi Nusantara. Sebagaimana sebuah ritual, tentu prosesi ini sakral. Terlebih, air dan tanah yang dibawa 33 gubernur se-Indonesia itu diambil dari lokasi yang sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah.
"Prosesinya adalah para gubernur membawa tanah dan air dari masing- masing wilayah, di mana diambil dari titik-titik lokasi yang tentunya sesuai dengan kearifan lokal dan budaya masing-masing," ucap Heru.
Dalam prosesi Kendi Nusantara, 33 gubernur akan menyerahkan air dan tanah yang mereka bawa kepada Presiden Jokowi. Baru kemudian satu per satu air dan tanah tersebut dimasukkan dalam satu wadah.
"Di sana para gubernur akan menyerahkan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden akan menuangkan di gentong yang sudah kami siapkan menjadi satu," papar Heru.
Setelah disatukan, wadah air dan tanah yang dibawa oleh 33 gubernur itu akan disimpan di Titik Nol IKN Nusantara.
Pemindahan Lima Klaster
Seusai kegiatan simbolis tersebut, pembangunan IKN terus dilakukan. Pemerintah menargetkan dalam rencana induknya untuk melakukan pemindahan ke IKN pada 2024. Pemindahan IKN dibagi menjadi lima klaster.
Klaster pertama tersebut mencakup Presiden dan Wakil Presiden, lembaga tinggi negara, termasuk MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.
Klaster pertama pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja presiden dan wakil presiden secara langsung, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.
Selanjutnya Kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN. Lalu alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.
Serta lembaga negara independen dan badan publik, antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Download report Year in Review 2022 di sini.
