.webp)
Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Chaniago, setuju jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dihentikan. Menurutnya tren kasus Corona (COVID-19) saat ini sudah menurun tajam.
"Jika dilihat dari trennya yang sudah menurun tajam dan side effect-nya yang sudah dapat diatasi oleh vaksin ke-2 dan booster memang sudah sepantasnya awal tahun depan pandemi dicabut dan PPKM disetop," kata Irma saat dihubungi, Kamis (22/12/2022).
Meski PPKM direncanakan akan dihentikan, Irma mendorong agar vaksinasi bisa merata dan dilaksanakan sesuai target. Selain itu, Irma meminta agar penggunaan masker saat acara di dalam ruangan (indoor) tetap diberlakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun demikian vaksin booster tetap harus dilaksanakan 100 persen. Selain itu dalam rangka mendisiplinkan masyarakat untuk tetap berhati-hati karena masih ada masyarakat yang belum divaksin dan yang masih baru vaksin 1, maka pertemuan indoor yang pesertanya banyak sebaiknya tetap harus menggunakan masker," ujarnya.
"Catatan saya adalah pemerintah tetap harus memastikan vaksin booster dilaksanakan sesuai target. Untuk pertemuan atau acara di indoor yang pesertanya banyak juga masih harus menggunakan masker mengingat belum semua masyarakat yang melakukan vaksinasi tahap 2 dan booster," lanjutnya.
Dihubungi terpisah, anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo, juga setuju PPKM dihentikan. Menurutnya, wacana tersebut pasti sudah dibahas pakar kesehatan yang didasari data-data.
"Apa yang direncanakan oleh Bapak Presiden kemungkinan PPKM akan dihapuskan akhir tahun itu tentu apa yang disampaikan sudah melalui masukan, sudah melalui kajian dari sisi epidemologi ya. Kemudian pakar kesehatan yang lain serta melihat fakta statistik kondisi terkini," kata Rahmad.
Namun menurutnya pemerintah perlu mensosialisasikan maksud dan tujuan pemberhentian PPKM agar masyarakat bereuforia dan menganggap COVID-19 tidak berbahaya.
"Namun perlu ada catatan ke pemerintah saya kira jangan sampai ketika kebijakan itu ditetapkan tidak lagi ada PPKM diberlakukan, jangan sampai stigma bahwa seolah-olah pandemi berakhir, bahwa seolah-olah COVID tidak berbahaya, tidak mematikan. Itu salah, sehingga ini harus diikuti sosialisasi dan komunikasi yang utuh terhadap maksud dan tujuan pemberhentian PPKM itu sehingga terhindar dari masyarakat yang bereuforia," lanjutnya.
Rahmad juga mendorong agar vaksinasi tetap digencarkan. Sebab kata Rahmad, 32 persen pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit belum menerima suntikan vaksin.
"Catatan berikutnya lebih fokus kepada perilaku hidup sehari-hari dengan menggunakan prokes. Meskipun PPKM diberhentikan tetep kedepankan perilaku hidup sehat, pola hidup sehat. Juga harus kita kejar vaksinasi terutama booster ternyata berdasarkan statistik beberapa waktu lalu 32 persen rakyat kita yang terpapar COVID-19 dan di rawat di rumah sakit belum divaksin. Vaksinasi betul-betul sangat berguna dan bermanfaat bagi perlindungan dan peningkatan kekuatan imunitas tubuh," imbuhnya.
Simak video 'Respons Satgas Covid-19 Terkait Sinyal Jokowi Akhiri PPKM':
Selengkapnya di halaman berikut
Jokowi Beri Sinyal PPKM Disetop Akhir Tahun
Diketahui sebelumnya, Jokowi masih menunggu kajian terkait penghentian PPKM pada akhir tahun. Jokowi menargetkan kajian itu selesai pekan ini.
"Jadi kembali ke PSBB, PPKM, itu masih saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari pak Menko maupun dari Kementerian Kesehatan dan saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya," kata Jokowi.
Setelah itu, Jokowi akan mengeluarkan keputusan presiden (keppres) tentang penghentian PPKM. Dia berharap keppres itu terbit akhir tahun ini.
"Sehingga bisa saya siapkan nanti keputusan presiden mengenai penghentian PSBB-PPKM. kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini," ujar Jokowi.
