Refleksi Akhir Tahun, Legislator PKB Soroti Tata Kelola Pangan Nasional

ADVERTISEMENT

Refleksi Akhir Tahun, Legislator PKB Soroti Tata Kelola Pangan Nasional

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 23 Des 2022 04:45 WIB
Wasekjen PKB Daniel Johan (Gibran/detikcom)
Foto: Daniel Johan (Gibran/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan memberikan refleksi akhir tahun terkait pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Politisi PKB ini menyoroti masalah pangan yang hulunya ada di Pertanian dan Perikanan.

Menurut Daniel, secara umum tahun 2022 anggaran pertanian menunjukkan perhatiannya agak menurun hal ini dapat dilihat anggaran pertanian hanya Rp 14 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya, di tahun 2021 saja mencapai Rp 21 triliun, 2020 sebesar Rp 15 triliun.

Daniel mengatakan penurunan itu menjadi bukti pemerintah tidak menunjukkan keseriusan bicara soal pangan karena bicara pangan tidak terlepas dari bicara soal dukungan anggaran dalam hal produksi yaitu pertanian.

Daniel lantas bicara persoalan yang muncul ketika anggaran pertanian menurun, misalnya produksi pangan khususnya beras menjadi polemik di akhir tahun, data produksi dan realitas yang ada terlintas antara Kementerian pertanian dan Bulog saling lempar tanggung jawab. Hal menunjukkan ketidaksinkronan data diantara lembaga yang ada yang mengurusi soal pangan ini.

"PKB memandang bahwa tidak seharusnya terjadi, ini baru soal data, belum lagi soal input pertanian yang carut-marut di dalamnya diantaranya soal harga pupuk yang melambung tinggi, ketidakmampuan dalam hal manajemen distribusi pupuk yang tidak tepat waktu menyebabkan petani gagal produksi," ujarnya.

Di tahun 2022 pula pemerintah melakukan pembatasan soal jenis tanaman yang boleh mendapatkan pupuk subsidi, padahal petani kita berbagai jenis komoditi yang diusahakannya butuh pupuk dan rata-rata mereka belum mandiri soal pupuk. Dengan tegas PKB menolak pembatasan jenis komoditi yang diberikan pupuk subsidi.

"Pembatasan jenis komoditi yang diberikan menyebabkan petani sangat keberatan sehingga petani bisa mengalami kemunduran produksi. PKB melalui komisi IV meminta agar Permentan Nomor 10 Tahun 2022 direvisi atau dicabut, karena tidak memberikan azas keadilan bagi petani," ujarnya.

"Alasan pemerintah untuk melakukan tata kelola pupuk, namun demikian merugikan petani yang di luar 9 komoditi diantaranya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao. Di luar ini tidak mendapatkan alokasi sehingga ini akan membebani petani apalagi di tahun 2023 akan dijalankan dengan penuh. Melihat hal ini PKB tidak tinggal diam, karena semangatnya adalah subsidi adalah hak warga negara yang harus diatur sedemikian rupa agar mendapatkan keadilan," lanjutnya.

Indonesia dijuluki sebagai negara agraris, pun juga sebagai negara maritim. Daniel menilai kedua julukan ini masih relevan, namun tata kelolanya masih belum besar sebagaimana julukannya.

Catatan PKB terkait pangan nasional, di halaman berikut



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT