.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkini memperlihatkan ancang-ancang bakal mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1. Isyarat pencabutan PPKM level 1 itu dikatakan Jokowi akan dilakukan pada akhir tahun.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/12/2022). Jokowi awalnya mengingatkan mengenai perjuangan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19.
"Saat Delta masuk, kasus harian kita mencapai 56.000 kasus," kata Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mengatakan sejumlah pihak saat itu mengusulkan agar Indonesia menerapkan lockdown. Namun Jokowi kukuh pada keputusannya untuk tak memberlakukan lockdown.
"Saat itu saya ingat hampir 80 persen menteri menyarankan saya untuk lockdown, termasuk masyarakat juga menyampaikan hal yang sama. Kalau itu kita lakukan saat itu mungkin ceritanya akan lain sekarang ini," ujar Jokowi.
Indonesia kemudian menghadapi varian baru yaitu Omicron. Jokowi menyebut Indonesia tetap tenang sehingga kasus COVID-19 bisa dikendalikan.
"Untung kita saat itu masih tenang, tidak gugup, tidak gelagapan, sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik dan hari ini," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan kasus COVID-19 harian sempat berada di angka seribuan. Barulah dia mengatakan kemungkinan PPKM bakal dinyatakan berakhir pada akhir tahun.
"Kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200 dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB-PPKM, kita," imbuh Jokowi.
Targetkan Kajian Selesai Pekan Ini
Saat ini Jokowi masih menunggu kajian terkait penghentian PPKM. Jokowi menargetkan kajian itu selesai pekan ini.
"Jadi kembali ke PSBB, PPKM itu masih saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Pak Menko maupun dari Kementerian Kesehatan dan saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya," kata Jokowi dalam akun YouTube Setpres, Rabu (21/12).
Setelah itu, Jokowi akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang penghentian PPKM. Dia berharap Keppres itu terbit akhir tahun ini.
"Sehingga bisa saya siapkan nanti Keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB-PPKM. kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini," ujar Jokowi.
Simak video 'Jokowi: Mungkin Akhir Tahun, Kita Akan Menyatakan PSBB-PPKM Berhenti':
Simak selengkapnya di halaman berikut.
Menko Siap Arahan Jokowi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah melapor kepada Presiden Jokowi mengenai rencana kesiapan penghentian PPKM di Indonesia. Airlangga mengatakan kondisi COVID-19 di Indonesia relatif landai.
"Terkait dengan PPKM kemarin kami sudah laporkan ke Bapak Presiden mengenai kesiapan, terutama tentu sudah hampir 1 tahun Indonesia landai, artinya berdasarkan kriteria dari WHO di level 1 dan itu sudah 12 bulan artinya secara negara sebetulnya kita sudah masuk pandeminya sudah berubah menjadi endemi dan ini sudah level 1," kata Airlangga dalam keterangan pers di akun YouTube Setpres, Rabu (21/12/2022).
Airlangga mengatakan kasus harian COVID-19 juga berada di bawah angka 2.000. Namun, kata Airlangga, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih akan menyelesaikan sero survey terlebih dahulu.
"Dan terakhir kan kita semua di bawah 2.000 orang. Tentu masih ada persiapan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan antara lain sero survei tapi ya insyaallah ini bisa dilakukan," ujar Airlangga.
Sementara Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai Indonesia telah siap menghentikan PPKM.
"Kita tinggal nunggu perintah saja dari Bapak Presiden, tapi secara persiapan insyaallah sudah siap," kata Muhadjir di Hotel Borobudur, Rabu (21/12).
Muhadjir mengatakan secara de facto Indonesia telah keluar dari pandemi COVID-19. Sementara itu, penetapan berakhirnya pandemi COVID-19 merupakan kewenangan WHO.
"Ini sebetulnya kan selalu saya katakan bahwa de facto kita ini sebetulnya sudah keluar dari pandemi. Ini tinggal karena untuk menetapkan kapan berakhirnya pandemi itu kan keputusan dari WHO, bukan dari kita ya," kata Muhadjir.
"WHO itu kan, tentu saja kita akan mematuhi regulasi yang ditetapkan WHO karena itu kesepakatan internasional ya. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan, termasuk pengambilan keputusan yang memang dipandang sudah tepat, yang agak berbeda dengan WHO," sambungnya.
