PDP se-Indonesia Kutuk Penyerbuan Panti Marhaenis

PDP se-Indonesia Kutuk Penyerbuan Panti Marhaenis

- detikNews
Selasa, 01 Agu 2006 08:51 WIB
Semarang - Penyerbuan Panti Marhaenis Jateng oleh PDIP, Rabu (26/7/2006) lalu, menyisakan luka mendalam bagi kader Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Di akhir Rakernas, mereka mengutuk aksi tersebut.Kecaman itu tertuang dalam Pemandangan Umum Pimpinan Kolektif Provinsi (PKP) se-Indonesia. Selain kecaman, kader PDP juga meminta kepolisian bersikap netral dan segera mengusut tuntas kasus tersebut."Semua PKP dan kader se-Indonesia mengutuk dan mengecam aksi anarkis di Panti Marhaenis itu," kata Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) Postdam Hutasoit ketika menutup Rakernas di Hotel Grand Candi Semarang, Jalan Sisingamangaraja, Selasa (1/8/2006).Berdasar pengalaman tersebut, PKN berharap pimpinan, kader, dan simpatisan PDP langsung melapor ke pihak berwajib dan membela diri untuk melindungi aset jika mengalami hal yang sama. Kader PDP menilai penyerbuan gedung berlantai dua dan berada di Jalan Brigjen Katamso Semarang itu adalah upaya penggagalan Rakernas dan agar kader PDP tidak lagi menggunakan gedung tersebut sebagai sekretariat."Padahal PDIP tidak punya hak lagi atas Panti Marhaenis. Per Juli 2003, mereka meninggalkan gedung itu hingga saat ini. Lalu atas dasar apa mereka mengklaim gedung itu?," tandas Postdam dengan nada bertanya.Postdam menyayangkan tindakan polisi yang terkesan membiarkan aksi kader PDIP di Panti Marhaenis. Dari bukti rekaman video, polisi sudah berada di lokasi saat aksi belum berlangsung."Seharusnya pengrusakan dapat dicegah, tapi polisi diam saja. Hingga kini belum ada satu pun pelaku yang diproses," protesnya. Saat itu, Postdam didampingi Sekretaris PKN Didi Supriyanto, Ketua PLH PKN Roy BB Janis dan Ketua I PKN Sukowaluyo Mintohardjo.Kasus penyerbuan Panti Marhaenis ini telah dilaporkan PDP melalui TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia), Senin (31/7) kemarin. Dalam laporan bernomor STPL/107.A/VII/2006/Reskrim, TPDI melaporkan 24 pengurus dan kader PDIP Jateng dan Megawati, Pramono Anung, serta Tjahyo Kumolo. (ary/)


Berita Terkait