Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil memenuhi panggilan Kemendagri untuk melakukan mediasi bersama Kemenkeu dan Kementerian ESDM. Adapun mediasi tersebut merupakan buntut dari protes Adil terkait Dana Bagi Hasil (DBH) di daerahnya.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebutkan kisruh antara Bupati Meranti dan Kemenkeu terkait DBH berlangsung lancar. Suasana di antara keduanya sudah cair.
"Ini tadi semuanya sudah cair, kok, tak ada masalah, sudah clear. Jadi teman-teman juga kalau di dalam dingin, dingin juga semua," sebut Fatoni kepada wartawan sesaat setelah selesai mediasi di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Fatoni menyatakan, mediasi yang digelar hanya membahas soal DBH dan tidak membahas soal sanksi. Setiap perwakilan yang hadir menyampaikan pernyataan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
"Kita hari ini membahas tentang DBH, tak membahas tentang sanksi," tandasnya
Lebih lanjut Fatoni menyebutkan, pertemuan masih akan dilanjutkan pada Rabu (20/12/2022). Adapun yang dibahas terkait hal yang lebih teknis kemudian disinkronkan dengan data.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terlihat tak banyak bicara. Ia mengungkapkan, saat ini dia ikut apa yang disampaikan Kemendagri.
"Untuk sementara ikut Pak Dirjen. Ini sebetulnya cuma ada perbedaan sedikit, dari kami segini, dari ESDM begini, dari Kemenkeu begini, tapi insyaallah besok baru dicocokkan, insyaallah besok selesai," jelas Adil.
Ia juga berkata bahwa data terkait DBH yang sempat diprosesnya hanya berupa asumsi. Ia menegaskan asumsi tersebut telah terjawab dan akan dicocokkan pada pertemuan lanjutan esok hari.
"Kalau kemarin asumsi tapi ini sudah terjawab, ini selesai. Tinggal besok bagaimana pembagiannya, makanya minyak Meranti itu naik ya, dah segitu aja," pungkas Adil.
(isa/isa)
