.webp)
Indonesia mendorong komitmen dari negara-negara maju untuk meningkatkan pendanaan untuk upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Pendanaan itu sangat dibutuhkan untuk merealisasikan kesepakatan Global Biodiversity Framework (GBF).
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Alue Dohong mengatakan tercapainya kesepakatan Montreal-Kunming GBF pada pertemuan 15th Conference of the Parties of the Convention on Biological Diversity (COP-15 CBD) di Montreal, Kanada merupakan suatu tonggak bersejarah bagi pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati. Pertemuan yang berlangsung pada pada 7-19 Desember 2022 itu menyepakati target konservasi global atas 30% area darat dan lautan dunia pada tahun 2030 (30 by 30).
Alue menyatakan komitmen itu tidak dapat ditanggung sendiri, terutama bagi negara-negara mega-biodiversity yang sebagian besar merupakan negara berkembang seperti Indonesia dan Brazil. Oleh sebab itu, kata dia, diperlukan komitmen kemitraan yang kuat pula untuk mendukung negara berkembang melalui peningkatan komitmen pendanaan dari negara maju.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia meminta komitmen lebih kuat dari negara-negara maju untuk meningkatkan kontribusi ke Global Environment Facility (GEF) secara signifikan selagi negara-negara berkembang mencari alternative funding melalui Global Biodiversity Fund," ungkap Alue dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (20/12/2022).
Ia menegaskan komitmen itu penting mengingat negara berkembang memiliki kemampuan fiskal terbatas untuk mendanai implementasi GBF. COP-15 CBD telah menyepakati pembentukan dana baru dalam kerangka GEF serta komitmen negara maju untuk menyediakan US$ 30 miliar bantuan untuk keanekaragaman hayati sebelum akhir dekade. Indonesia mendukung posisi 70 negara berkembang lain yang tergabung dalam Like-Minded Countries (LMCs) untuk meminta COP-15 membentuk Global Biodiversity Fund, dengan tujuan mengurangi kesenjangan pembiayaan untuk implementasi GBF yang diperkirakan sebesar US$ 700 miliar.
Pada High-Level Segment COP-15, Alue juga menekankan pentingnya memberlakukan prinsip common but differentiated responsibility (CBDR) dan penerapan kewajiban yang berkeadilan (equity) sebagai prinsip utama yang melandasi pembentukan GBF.
"Bagi Indonesia, prinsip CBDR telah menjadi jus cogens (asas dasar) dalam hukum lingkungan internasional dan hal ini telah direfleksikan dalam Pasal 20 CBD, Prinsip ke-7 dari Deklarasi Rio serta Persetujuan Paris," terang Alue.
Ia menjabarkan dukungan Indonesia pada GBF didasarkan pada perlunya penghormatan atas prinsip CBDR. Indonesia mendukung penuh penerapan CBDR melalui voluntary commitment yang menghormati penuh kondisi, prioritas dan kapabilitas masing-masing negara.
Alue menggarisbawahi tidak semua negara memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama, maupun keahlian, teknologi, atau finansial yang dapat disandingkan dengan negara maju. Oleh sebab itu, kemitraan global menjadi kunci bagi keberhasilan implementasi GBF.
Ia menambahkan prinsip-prinsip serta dorongan agar negara maju meningkatkan kontribusi keuangannya untuk pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati, juga menjadi komitmen yang tercapai dalam G20 Bali Leaders' Declaration sebagai hasil Presidensi G20 Indonesia.
Simak juga 'Sri Mulyani dan Retno Marsudi Berpelukan di Penutupan KTT G20':
