Pemerintah Didesak Selidiki Kekerasan Militer di NAD

Jakarta - Komisi untuk orang hilang (Kontras) mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan independen terhadap kasus kekerasan militer di Paya Bakong, Nanggroe Aceh Darussalam. Penyelidikan ini harus diawasi AMM. "Penyelidikan bisa melakukan rekonstruksi ulang kasus dengan melibatkan semua pihak yang berada di lokasi peristiwa untuk memastikan bahwa semua keterangan sudah lengkap," kata Koordinator Kontras Usman Hamid dalam siaran persnya yang diterima detikcom, Senin (31/7/2006).Usman mejelaskan, bila diperlukan otopsi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan saksi ahli independen termasuk Komnas HAM. Karena sejauh ini keluarga korban tidak mau dilakukan otopsi disebabkan kurang percaya terhadap penyelidikan di bawah lingkup TNI."Kami meminta Pangdam Iskandar Muda Mayjen (TNI) Supiadin menghormati sikap keluarga korban yang menolak otopsi Tidak tepat bahwa otopsi dijadikan hambatan pengungkapan kebenaran," pintanya. Untuk itu Kontras meminta TNI untuk menyelidiki sendiri. Penyelidikan harus utamakan kompetensi dan jurisdik sistim hukum pidana, Polri dan Komnas HAM dengan melibatkan AMM, dan warga sekitar lokasi."Untuk menciptakan situasi lapangan yang kondusif, harus segera ditarik pasukan TNI Kompi E Yonif III ke kesatuan induknya. Pengamanan harus diserahkan sepenuhnya kepada Polri," katanya.Insiden penembakan terjadi pada 3 Juli 2006 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Keude Paya Bakong, Aceh Utara, persisnya di depan pos TNI yakni Kompi E Batalyon III.Muntahan timah panas mengenai mobil Aceh Monitoring Mission (AMM). Seorang mantan anggota GAM, Muslim (32), warga Blang Sialet, tewas. Temannya bernama Rasidin mengalami luka di punggung. Personel polisi Bripda Satria yang mengawal tim AMM juga tertembak di bagian punggung. (ary/)