OKI Desak DK PBB Tindak Israel

Jakarta - Negara-negara anggota OKI mendesak DK PBB menindak tegas Israel atas agresi militer ke Palestina dan Libanon. Sikap resmi ini akan dirumuskan bersama dalam KTT darurat di Malaysia. "Kita serukan lagi DK PBB sesuai tanggung jawabnya mengambil tindakan hentikankan permusuhan dan selenggarakan gencatan senjata. Begitu juga membentuk pasukan penyangganya. Kita tidak bicara deadline, kalau bisa jam ini juga," kata Menlu Hassan Wirajuda di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta (31/7/2006). Agenda utama KTT darurat OKI itu ia sampaikan menjawab pertanyaan wartawan yang mencegatnya usai mengikuti pertemuan antara Presiden SBY dengan belasan jaksa agung se-Asean dan Cina. Hassan mengatakan, OKI sangat memprihatinkan DK PBB yang sejak krisis berlangsung sampai sekarang belum juga memutuskan pemberlakuan genjatan senjata. Padahal badan dunia itulah yang paling mempunyai mandat dan kewenangan untuk memelihara perdamaian dunia. OKI juga menggarisbawahi peran AS dalam menghentikan krisis kemanusiaan di Palestina dan Libanon. Terlebih negara adi daya itulah yang mempunyai hubungan dekat dengan Israel sekaligus memasok senjata dan peluru ke sana. "Kita lihat DK PBB tidak memenuhi mandatnya dalam memelihara perdamaian dunia yang jadi tanggung jawabnya. Di dalam sistem internasional sudah ada badan yang diberikan kewenangan untuk itu (pelihara perdamaian dunia) yaitu DK PBB," ujarnya. Tidak seluruh anggota OKI yang berjumlah 57 negara diundang hadir dalam KTT darurat OKI. Pertemuan pada tanggal 3 Agustus 2006 itu hanya mengundang 15 negara dengan kriteria troika (negara yang pernah, sedang dan akan menjabat sebagai ketua OKI) dan friends of chairman (mitra ketua) OKI yang kini dijabat Malaysia. "Kita diundang dalam kapasitas friends of chairman," sambungnya. (nrl/)