.webp)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengupayakan penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut ditegaskan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara di Makassar dan Kendari yang digelar dari 14-15 Desember 2022.
Dalam kegiatan itu, Tomsi menyampaikan penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fokus pada aspek pengawasan BUMD, pelayanan publik, keuangan daerah serta desa.
"Rakorwasda ini sebagai momentum koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mewujudkan komitmen bersama penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana memiliki fokus pengawasan pada aspek pengawasan BUMD, pelayanan publik, keuangan daerah, dan keuangan desa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam arahannya, Tomsi menegaskan pembinaan dan pengawasan sudah harus dilakukan sejak tahap perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga evaluasi.
"Sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita hindari bersama. Di samping itu dalam rangka peningkatan kapasitas APIP daerah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan pengawasan secara berkelanjutan sesuai fokus pengawasan yang telah disusun," tuturnya.
Tomsi berharap Rakorwasda kali ini bisa menjadi pendorong spirit bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
Kegiatan Rakorwasda ini turut dihadiri oleh gubernur, bupati/wali kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
(fhs/ega)
