Kuasa hukum wali murid SDN Pondok Cina (Pocin) 1 Depok, Deolipa Yumara, melaporkan Wali Kota (Walkot) Depok M Idris ke polisi buntut rencana pembangunan masjid di lahan SDN Pocin 1. Deolipa mengaku tak akan mencabut laporan dan berdamai dengan Idris terkait perkara yang ada.
"Itu perdamaian kalau persoalan perdata atau delik aduan. Kalau ini kan tindak pidana publik. Kita sendiri nggak bisa cabut laporan karena nggak bisa," kata Deolipa saat dihubungi, Sabtu (17/12/2022).
Deolipa menyebut orang tua siswa tidak mempersoalkan terkait relokasi sekolah. Perkara utama yang dilaporkan adalah soal perampasan hak-hak siswa-siswi SDN Pocin 1 untuk mendapatkan pendidikan layak.
"Kalau orang tua direlokasi atau tidak, mereka yang penting nyaman sekolah. Artinya, mendapat kenyamanan sekolah dan hak-hak anak tercapai," kata dia.
"Yang terpenting adalah peristiwa hukumnya sudah terjadi. Di mana anak sudah satu bulan tidak dikasih guru, pembiaran, dan dilakukan oleh aparat negara, oleh pejabat negara berwenang, yaitu Wali Kota," jelasnya.
"Ini sudah terjadi peristiwa hukumnya, bahwasanya nanti tanahnya SD-nya mau dijadikan apa, itu kita tidak persoalkan itu. Persoalannya adalah ini sudah terjadi anak menjadi korban ditelantarkan," imbuh dia.
Selain itu, Deolipa hingga kini belum berkomunikasi dengan Idris terkait sengkarut kasus yang ada. Dia hanya menegaskan Idris harus bertanggungjawab terkait masalah SDN Pocin 1.
"Ini nggak penting juga komunikasi itu karena ini bukan delik aduan, buat apa komunikasi dengan kita. Yang penting adalah dia berkomunikasi dengan UU Perlindungan Anak, sama undang-undangnya komunikasi, bukan sama kita," ujarnya.
Baca juga: Polemik Gusur Sekolah untuk Rumah Ibadah |
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak Video: Polemik Gusur Sekolah untuk Rumah Ibadah
