Ketua FPDIP Setuju Perampingan Kabinet

Jakarta - Ide perampingan kabinet SBY menggelinding. Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo juga menilai kabinet SBY terlalu gemuk.Perampingan pun harus dilakukan agar menghasilkan efektivitas kerja birokrasi dan anggaran. Apalagi SBY masih punya utang politik dari janji kampanye yang belum terealisasi."Ini penting untuk menjawab persoalan kesejahteraan rakyat yang dijanjikan saat kampanye. Dengan perampingan, upaya pencapaian kesejahteraan rakyat akan lebih fokus," cetus Tjahjo dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (30/7/2006).Ditambahkan dia, utang politik SBY terlihat dari banyaknya pengangguran dan sulit berkembangnya investasi di Tanah Air. "Kalau serius, SBY harus berani mengambil sikap untuk secepatnya merampingkan kabinet," imbuh Tjahjo.Menurutnya, perampingan kabinet akan mempercepat reformasi birokrasi yang selama ini tidak efektif melayani rakyat. Pemerintah pun harus segera menetapkan kebijakan moratorium penghentian pembelian mobil dinas eksekutif dan legislatif di seluruh Indonesia."Selanjutnya alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum diperbesar. Dengan itu, diharapkan masyarakat dapat melihat pemerintahan SBY memenuhi janji-janjinya," tandas Tjahjo.Pekan lalu, ide perampingan kabinet digelontorkan Ketua FPKS Mahfudz Siddiq. Pos yang perlu dihapus misalnya Kementerian Kominfo, Kementerian Perumahan Rakyat, sedangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga digabung ke Kementerian Diknas. Tolak Ajakan Masuk KIBSejumlah kader PDIP konon ditawari masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Mereka antara lain, Sekjen PDIP Pramono Anung dan Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo. Namun keduanya sepakat menolak."Saya ini kan orang partai, jadi patuh dengan keputusan partai. PDIP lewat kongres di Bali memutuskan lima tahun menjadi oposisi," kata Tjahjo.Keputusan ini, sambung Tjahjo, diambil untuk mengawal jalannya pemerintahan agar sesuai dengan harapan rakyat. Jika semua partai menjadi bagian pemerintah, tidak ada lagi yang menjadi pengontrol."Padahal sampai saat ini banyak janji Presiden SBY yang belum direalisasikan," tutur Tjahjo.Sebelumnya Sekjen PDIP Pramono Anung menyatakan, sejumlah kader PDIP ditawari duduk dalam KIB. Namun sama seperti Tjahjo, Anung juga menolak tawaran untuk duduk di kursi empuk itu."PDI Perjuangan akan jadi lebih baik jika menjadi partai yang mengontrol pemerintah. Dalam demokrasi harus ada check and balance terhadap pemerintah," urai Pramono. (nvt/)