.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md sempat berbicara soal adanya aparat yang membekingi pertambangan sehingga terjadi pungli dan korupsi. Polri merespons hal tersebut.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Bareskrim akan menindaklanjuti jika ada bukti-bukti. Termasuk juga Polda di wilayah yang dimaksud.
"Pada prinsipnya apabila ada buktinya penyidik Direktorat Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) Bareskrim dan Polda akan ditindak lanjut," kata Dedi kepada wartawan, Kamis (15/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, setelah Rakernas Satgas Saber Pungli di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Selasa (13/12), Mahfud berbicara soal pungutan liar (pungli) dan korupsi di sektor pertambangan. Mahfud mengatakan pungli kerap terjadi karena ada aparat yang menjadi beking.
"Ini maksud saya masalah kita. Belum lagi ada beking-bekingan, beking, aparat itu membeking tambang apa. Membeking penarikan pungutan di sebuah kompleks penduduk gitu, lalu ada yang beking gitu, ndak ada yang berani. Saya katakan loh kenapa kita berpura-pura? Bahwa ini ada beking. Kita ndak bisa selesaikan karena senior kan yang membekingi. Kenapa kita pura-pura?" kata Mahfud.
Mahfud mengatakan pemerintah sedang berupaya memperbaiki tata kelola pertambangan. Menurutnya, masalah di sektor pertambangan bukan persoalan baru.
"Mari kita selesaikan ini, atau akui bahwa ini jelimet ini masa lalu, sehingga kita harus buat batas yang bisa kita tindak itu apa, yang sekarang ini dulu. Yang dulu, kalau itu kontrak, silakan kontrak selesai dulu kita tidak boleh ganggu, merusak hukum itu," ujarnya.
