Rebutan Panti Marhaen, PDP Ngadu ke BK DPR

Semarang - Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) mensinyalir ada anggota DPRD dan DPR dari PDIP yang ikut serta membakar atribut partai saat terjadi perebutan Panti Marhaenis Jateng. Mereka berniat mengadukan hal itu ke Badan Kehormatan (BK) DPR.Ketua PLH Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) Roy BB Janis menyatakan, wakil rakyat tidak dizinkan melakukan perusakan atribut partai lain. Karena itu, mereka harus dihukum melalui mekanisme BK DPR."Kita sudah meminta kepada tim advokasi PDP untuk melaporkan kasus itu kepada BK DPR agar mereka diganti. Perusakan dan pembakaran atribut partai tidak bisa dibenarkan," kata Roy ketika memberi sambutan Rakernas PDP di Stadion Tri Lomba Juang, Semarang, Minggu, (30/7/2006).Dijelaskan dia, perebutan Panti Marhaenis bukan peristiwa politik yang kecil karena telah mencederai demokrasi politik. Karena itu BK DPR dan kepolisian harus segera menuntaskan kasus tersebut.Berdasar laporan dari PDP Jateng, sebetulnya perebutan Panti Marhaenis bisa dicegah. Namun karena hal itu dilakukan pada dini hari, maka kader PDP tak bisa berbuat banyak."Kalau memang satria, tentu aksi itu dilakukan siang hari. Apa namanya jika dilakukan malam hari," ujar Roy dengan nada bertanya.Mendengar itu, ribuan kader dan simpatisan PDP pun serentak berteriak "maling!"Roy berharap insiden perusakan dan pembakaran bendera PDP pada perebutan Panti Marhaenis yang terjadi pada 27 Juli dini hari menjadi peristiwa pertama dan terakhir. Kalau hal itu dilakukan lagi, maka kader PDP akan membela diri, karena atribut dan bendera merupakan simbol partai.Ditegaskan dia, dalam sengketa perebutan Panti Marhaenis, pihaknya tetap menghormati proses hukum. Buktinya, PDP batal menggunakan gedung yang diresmikan Megawati saat masih menjabat menjadi presiden itu sebagai arena rakernas.Panti Marhaenis Jateng yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso 24 Semarang sesungguhnya dimiliki Yayasan Marhaenis. Setelah PDIP mempunyai kantor, gedung itu ditinggalkan dan akhirnya dijadikan sekretarit PDP.Pada 27 Juli, ratusan kader PDIP menyerbu tempat tersebut dan menuntut PDP tak menggunakannya sebagai lokasi kegiatan politik. (nvt/)