.webp)
Analis politik senior AS Hikam mengungkap pandangannya usai KPU RI mengumumkan 17 partai lolos verifikasi administrasi dan faktual sebagai peserta Pemilu 2024. Hikam menilai ada dua sisi, yakni positif dan negatif.
Dari segi positif, Hikam menyebut proses demokratisasi di Indonesia dalam segi elektoral politik itu tampaknya sudah mulai menunjukkan arah bahwa tidak akan menjurus pada model Amerika Serikat yang hanya dua partai. Tetapi, kata dia, demokrasi Indonesia juga tidak kemudian akan bebas sebebas-bebasnya.
"Jadi ada keseimbangannya pertengahan. Jadi ada nanti di dalam parlemen itu ada sejumlah partai yang memang kuat mempunyai basis massa dan mempunyai kekuatan elektoral, dan itu akan tetap seperti katakanlah PDIP, Golkar mungkin PKB. Tetapi di samping itu juga akan selalu ada satu kemungkinan bahwa partai itu akan berubah konstelasinya, konstelasi yang berubah ini diwadahi di dalam kompetisi partai-partai yang sekarang disebut sebagai non-parlemen itu," kata Hikam dalam Adu Perspektif dengan topik 'Selamat Datang Para Petarung Pemilu 2024' yang disiarkan di detikcom bersama Total Politik, Rabu (14/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hikam menyebut, jika hal tersebut dipertahankan, keseimbangan politik Indonesia akan terjadi. Sehingga, kata dia, masyarakat tidak akan selalu berkutat pada debat antara apakah sebetulnya presidensial atau sebaliknya karena kemudian masyarakat juga bisa memilih.
"Kalau dia capek dengan partai-partai yang ternyata tidak move on, tapi ada reserve, tapi yang reserve ini juga tidak seenaknya sendiri karena kemudian nanti akan juga ada demand bahwa dia akan menunjukkan penampilannya mungkin di basis massa atau di masyarakat sipil, sehingga dia mempunyai semacam modal untuk menunjukkan bahwa ini partai alternatif," ucapnya.
"Nah ini sebetulnya lebih bagus ketimbang di Amerika yang kemudian walaupun orang bebas membuat partai politik tetapi ada keharusan bahwa kalau dia tidak mencapai angka-angka tertentu dia harus menjadi independen dan kemudian menempel ketika pemilihan presiden menempel pada kedua partai aja. Jadi seumur-umur walaupun ada calon dari independen, tetapi akhirnya dia harus nempel ke salah satu republik atau demokrat," tambahnya.
Sementara dari sisi negatif, Hikam menilai pilihan 17 partai yang dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu 2024 itu belum final. Sebab, kata dia, walaupun sudah diumumkan seperti final tapi juga masih bisa kemungkinan ada yang mengganjal.
"Karena apa? Karena ada kasus seperti yang ditunjukkan oleh ketua dewan pembina Partai Ummat dan juga mungkin media juga akan terus melakukan eksplorasi kemudian masyarakat sipil. Nah ini menunjukkan bahwa walaupun seakan-akan demokrasi di Indonesia itu sudah mulai ada bentuk yang mengarah tetapi tampaknya proses elektoral politik ini belum bisa ya menjamin adanya satu proses yang benar-benar mapan, selalu ada di dalam kasus Pemilu ataupun Pilpres itu ada persoalan pada penyelenggara Pemilu itu," ujarnya.
Terlebih, kata Hikam, saat ini sudah mayoritas menggunakan teknologi informasi yang sangat cepat tetapi faktanya masih ada kasus-kasus seperti yang dialami oleh Partai Ummat atau isu-isu atau gosip bahwa ternyata ada sekian partai yang sebetulnya dianggap tidak lolos kemudian ternyata lolos.
"Nah ini artinya bahwa manajemen pemilihan umum atau Pilpres ini tampaknya sampai sekarang tuh masih memerlukan perbaikan dan ini adalah tugas berat dari KPU sendiri," imbuhnya.
