.webp)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) turut menanggapi pernyataan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil terkait protes Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, pernyataan Adil tidak seharusnya direspon berlebihan, melainkan dijadikan kritik bahan perbaikan.
"Apa yang disampaikan Bupati Meranti hendaknya kita jadikan bahan perbaikan ke depan," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Rabu (14/12/2022).
Cak Imin mengatakan keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan yang disampaikan Muhammad Adil merupakan kritik yang wajar. Ini menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah pusat. Karena itu, Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini mendorong semua pihak untuk bersikap tenang dan tidak menyerang balik Muhammad Adil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Pernyataan Adil) Jadikan kritik membangun melalui evaluasi terus menerus. Jangan dihajar balik ya," pungkas Cak Imin.
Sebagai informasi, sebelumnya Muhammad Adil marah terkait Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah (PPDB). Menurut Adil, Kemenkeu memberikan dana bagi hasil (DBH) dengan nilai kecil atas produksi minyak Meranti.
Protes ini dilayangkan oleh Adil di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Kemenkeu) Luky Afirman dalam acara yang digelar di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, pada Kamis (9/12) lalu.
Dalam pertemuan itu, awalnya Adil menerangkan DBH yang diterima Kabupaten Kepulauan Meranti senilai Rp 114 miliar dengan berdasarkan pada perhitungan harga minyak 60 dollar AS per barel pada 2022.
Pada pembahasan tersebut, Adil menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan harga minyak dunia mengalami kenaikan 100 dollar AS per barel dalam pembahasan APBD 2023.
"Tapi kenapa minyak kami bertambah, lifting-nya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta?" ungkap Adil.
(ega/ega)
