.webp)
Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut pihaknya telah bertemu dengan Kemenko PMK, Kemendikbud-Ristek, hingga KPAI untuk membahas polemik SDN Pondok Cina 1. Idris menyebut KPAI mengusulkan agar pembangunan masjid terintegrasi dengan SD.
Idris menyebut pertemuan itu dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud-Ristek Muhammad Hasbi Menjabat, Kementerian PPPA, KPAI, Komisi ASN dan Ombudsman RI. Sementara dari pihak Pemkot Depok, Idris didampingi Sekda Depok, Kadisdik Depok hingga Kasatpol PP Depok.
"Akhirnya mereka menyampaikanlah satu per satu, terutama dari KPAI yang relatif lebih panjang bicaranya karena memang diawali dengan pembicaraan yang normatif, teori tentang perlindungan anak dan kami sudah sepakati dan beberapa hal juga sudah kita laksanakan," kata Idris di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (13/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Idris menyebut KPAI meminta agar penyelesaian SDN Pocin 1 ini fokus kepada kepentingan anak. KPAI, kata dia, juga meminta agar SDN Pocin 1 dibangun bersamaan dengan masjid.
"Salah satu solusi beliau juga menawarkan pembangunan masjid ini terintegrasi dengan lingkungan sekolah, ini sebenarnya tentang masalah desain sehingga semua kepentingan terakomodir, itu pandangan beliau (KPAI)," kata Idris.
Selain itu, KPAI juga meminta agar siswa tetap bersekolah di SDN Pocin 1 sebelum pembangunan kelas baru di SDN Pocin 5 selesai. Dia mengatakan berlarutnya kasus ini akan berdampak pada psikologis anak.
"Berlarut-larutnya penyelesaian ini akan menimbulkan dampak psikologis traumatik pada anak. Ini yang beliau sampaikan," tutur dia.
Saran dari Kemendikbud
Lebih lanjut, Idris juga menyampaikan dialog antara Kemendikbud dan Pemkot Depok. Dia menyebut Kemendikbud meminta Pemkot segera mencarikan solusi
"Direktur SD menyampaikan Kemendikbud sudah menyampaikan dialog dengan pemerintah kami, yaitu Dinas Pendidikan untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, ini yang beliau minta dan sudah dilakukan," kata Idris.
Sementara itu, Ombudsman RI mengatakan siap menjadi fasilitator untuk menjembatani Pemkot Depok dengan orang tua murid. Hal itu, agar permasalahan SDN Pocin 1 ini segera menemukan solusi.
"Urusan pendidikan dan keagamaan adalah hak dasar semua manusia, sehingga tidak perlu dipertentangkan, kata beliau. Pendidikan dan agama jangan dipertentangkan dan berdasarkan dialog di lapangan tidak ada yang mempermasalahkan pembangunan masjid dan dapat dilihat bahwa permasalahan utamanya komunikasi. Sehingga ini harus dikedepankan supaya masalah ini tidak berlarut-larut yang berdampak pada anak," kata Idris.
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
Saran dari KemenPPPA
Idris juga menyampaikan saran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Kementerian PPPA disebut meminta agar permasalahan SDN Pocin 1 ini mengedepankan dialog.
"Dari Kementerian PPPA, beliau meminta mengedepankan dialog yang konstruktif dengan orang tua murid sehingga tidak menghasilkan keputusan terbaik untuk semua pihak. Yang kedua, beliau menyampaikan harus memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang aman dan nyaman," tutur Idris.
"Dan ini sebenarnya sudah kita lakukan bersama dinas terkait yaitu BP3AKB bersama timnya ke sana insyaallah tidak ada penelantaran anak dari sisi pendidikan dan psikologi anak dalam kondisi baiklah, tak seperti yang diberitakan bahwa anak pada teriak, trauma dan sebagainya. Ini yang laporan dan saran dari Kementerian PPPA," jelasnya.
Idris mengatakan Pemkot Depok menerima masukan dari berbagai pihak itu. Idris menyebut akan berkonsultasi dengan kementerian terkait hingga Pemprov Jawa Barat.
"Pemerintah menerima masukan-masukan dari lembaga dalam hal ini untuk kami jadikan sebagai bahan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan kami konsultasikan ke kementerian terkait dan juga Pemprov dalam hal ini yang punya duit Pak Gubernur," jelasnya.
(lir/lir)
