.webp)
Polemik rencana penggusuran SDN Pondok Cina (Pocin) 1, Kota Depok, tak berkesudahan. Disebut-sebut rencana penggusuran sekolah itu membuat 4 kementerian turun tangan.
Hal itu diutarakan oleh Komisioner KPAI Retno Listyarti pada Senin (12/12). Selain 4 kementerian, ada juga 3 lembaga yang ikut andil.
Gelar Pertemuan
Mereka disebut menggelar pertemuan untuk membahas rencana penggusuran SDN Pocin 1 Depok. Pertemuan itu berlangsung di lantai 2 ruang rapat Wali Kota Depok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemkot Depok turut hadir yakni Wali Kota Depok M. Idris didampingi oleh Sekretaris Daerah (Setda), Kepala Dinas Pendidikan, beserta jajaran yang lainnya.
ADVERTISEMENT
Sejumlah siswa beraktivitas di SDN Pondok Cina 1, Depok, Jumat (9/12/2022). Hari ini merupakan aktivitas terakhir bagi anak-anak di sekolah ini. Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom |
4 Kementerian yang Terlibat
Berdasarkan keterangan dari Retno, empat kementerian yang turun tangan di masalah tersebut adalah, Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Kemudian, tiga lembaga yang ikut dalam pertemuan adalah KPAI, Ombudsman RI (ORI), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Selengkapnya di halaman berikutnya
Simak Video: Tolak Penggusuran SDN Pocin 1, Mahasiswa dan Wali Murid Unjuk Rasa!
Ridwan Kamil Kirim Surat Tunda Dana Hibah Masjid
Retno menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengirim surat resmi kepada Walikota Depok terkait penundaan dana hibah masjid yang berlokasi di SDN Pocin 1.
"Pihak Itjen Kemendikbud Ristek menyampaikan bahwa per 12 Desember 2022 (hari ini), Gubernur provinsi Jawa Barat telah bersurat resmi kepada Wali Kota Depok terkait penundaan dana hibah masjid sampai kasus SDN Pocin 01 Depok jelas penanganan dan penyelesaiannya," tulis Retno.
Komnas PA Sorot Polemik SDN Pocin 1
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait bersama Ketua Komnas PA DKI Jakarta Cornelia Agatha menemui wali murid SDN Pocin 1 Depok. Dia menyoroti soal hak para siswa SDN Pocin 1 untuk mendapatkan pendidikan.
"Fokus hari ini pada perayaan itu ada dua konsentrasi atas hak pendidikan karena hak atas pendidikan itu adalah hak yang sangat fundamental yang tidak boleh dikurangi dalam diri anak khususnya anak peserta didik," kata Arist Merdeka Sirait.
 Sejumlah siswa beraktivitas di SDN Pondok Cina 1, Depok, Jumat (9/12/2022). Hari ini merupakan aktivitas terakhir bagi anak-anak di sekolah ini. Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom |
Dia mengkritik Pemkot Depok yang tidak memperhatikan nasib siswa yang masih bertahan di SDN Pocin 1. Dia juga menyoroti soal siswa SDN Pocin 1 yang ditinggal para guru sebelum tempuh ujian akhir semester (UAS).
"Saya mendengar bahwa ini akan dibebaskan, akan dibangun rumah ibadah tetapi hak anak-anak atas pendidikannya terlantar karena ternyata bukan disiapkan tempat, tetapi prakteknya itu disebar ke dua sekolah Pocin 3 dan Pocin 5," ucapnya.
"Bahkan sudah menarik gurunya atas pendidikan itu, di situlah pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan walkot karena ternyata wali kota mengizinkan guru-gurunya nggak boleh mengajar di sini," tambahnya.
Selengkapnya di halaman berikutnya
Mahasiswa Dukung Siswa SDN Pocin 1
Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus ramai-ramai mendatangi SDN Pondok Cina (Pocin) 1 Depok, Selasa (13/12/2022), pukul 16.30 WIB. Mereka berunjuk rasa menolak relokasi SDN Pocin 1.
Sejumlah mahasiswa membawa spanduk bertulisan 'pembangunan masjid raya jangan korbankan gedung sekolah'.
Mereka menunjukkan poster bertuliskan ke depan jalan dengan menyerukan 'jangan diam, lawan'. Wali murid juga menunjukkan spanduk bertulisan 'bantu kami siswa-siswi SDN Pondok Cina 1'.
Di kesempatan yang sama, mahasiswa juga menyanyikan 'Buruh Tani'. Lalu lintas di lokasi tersendat. Beberapa polisi membantu mengatur lalu lintas.
